SOLOPOS.COM - Penjelasan tentang pembubaran Petral Group di Jakarta, Rabu (13/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan)
Mafia migas masih belum jelas identitasnya meskipun audit Petral sudah diterima pemerintah.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta audit investasi Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika hasilnya mengandung unsur tindak korupsi.
Menurut dia, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan lanjutan atas hasil audit terhadap Petral. Hal itu jika memang terbukti ada penyelewengan yang terjadi dalam kinerja anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut.
“Audit harus dilaporkan kalau ada penyelewengan. Ya harus dibawa ke KPK kalau memang ada korupsi, dibawa ke pemeriksa yang lain,” ujarnya, Rabu (11/11/2015).
Kendati demikian, dia mengaku belum mengetahui secara rinci laporan hasil audit investasi Petral. Nantinya, laporan akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian akan ditindaklanjuti. “Ya kan nanti dilaporkan, kita juga belum tahu. Presiden saya kira belum terima juga,” sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta direksi PT Pertamina (Persero) mendalami dan menyelesaikan audit forensik terhadap PT Petral yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden untuk pengambilan keputusan.
Audit forensik tersebut bertujuan untuk mencari tahu penyebab biaya tinggi yang memicu terjadinya intransparansi, ketidakoptimalan dalam menjalankan perusahaan. Adapun, audit dilaksanakan auditor independen, KordaMentha, di bawah supervisi Satuan Pengawas Internal Pertamina.
Inti temuan auditor KordaMentha–menurut pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said–ialah ketidakefisienan operasional pengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).