News
Rabu, 11 November 2015 - 08:00 WIB

MAFIA MIGAS : "Mafia Tak Cuma di Petral, Bisa Jadi di Kementerian ESDM"

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Penjelasan tentang pembubaran Petral Group di Jakarta, Rabu (13/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan)

Mafia migas menjadi isu utama yang mendorong dilakukannya audit Petral. Namun, tak ada kejelasan siapa mafia itu.

Solopos.com, JAKARTA — Mantan anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi, menegaskan tidak ada hal baru terkait hasil audit Petral yang diumumkan pemerintah dan Pertamina. “Hasil audit tidak beda jauh dengan temuan Tim Reformasi,” jelasnya, Selasa (10/11/2015).

Advertisement

Pernyataan Fahmy merujuk pada hasil audit yang menyebutkan terdapat pihak ketiga yang memburu rente di Petral sehingga menyebabkan impor BBM jadi mahal. Tim Reformasi Tata Kelola Migas juga menemukan indikasi kerugian negara akibat permainan mafia migas. Indikasi kerugian bisa dilihat dari adanya penghematan setelah proses pengadaan minyak mentah dan BBM dipindah ke Integrated Supply Chain (ISC) senilai US$103 juta.

Atas dasar temuan itu, hasil audit Petral harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Menteri ESDM ataupun Pertamina bisa melaporkan langsung kepada Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tidak ingin mengumumkan kepada publik. Baca: Audit Petral Sengaja Ditutupi?

Dia menjelaskan penegakan hukum penting untuk membuka kedok mafia migas yang selama ini telah menjadi isu nasional. Selain itu, penegakan hukum akan menghitung keruguan negara yang selama ini ditanggung rakyat. Di luar itu, menyeret pelaku ke ranah hukum memberikan pencegahan agar modus operandi tidak terulang. “Dengan penegakan hukum, bisa memberikan efek jera,” tegasnya.

Advertisement

Fahmy menduga mafia migas dalam proses pengadaan di Petral tidak berjalan sendiri, melainkan berjalin kelindan antara orang dalam dan orang luar Pertamina. Bisa jadi mafia migas yang dimaksud merupakan pejabat Kementerian ESDM. “Kalau diselidiki KPK dan Bareskrim, semuanya bisa terkuak, itu yang harus ditangkap,” tambahnya.

Jika pemerintah maupun Pertamina sama-sama tidak menyebutkan nama pihak yang bertanggung jawab menyebabkan rakyat Indonesia membeli BBM lebih mahal, publik menjadi bertanya-tanya tentang urgensi audit Petral.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif