SOLOPOS.COM - Ilustrasi bandara (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Bandara Kulonprogo untuk penggunaan anggaran meminta rekomendasi dari berbagai pihak.
Harianjogja.com, JOGJA-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY Tony T Spontana mengatakan Pemda DIY dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menemui Tim Pengawal, Pengamananan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk minta masukan soal jumlah anggaran biaya operasional lapangan tim pengukuran lahan bandara.
Dalam pertemuan yang digelar kantor Kejati DIY itu, kata Tony, TP4D memberi masukan agar Pemda DIY dan BPN mentaati aturan untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
“Tetap pagunya maksimal Rp1,6 miliar. Sedangkan untuk tahun 2016, prosesnya tetap berjalan sambil menunggu apakah nanti ada amandemen atau perubahan Permenkeu soal batasan maksimal biaya itu,” kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (10/11/2015)
Tony mengatakan TP4D akan mengawal proses pembangunan bandara internasional di Kulonprogo sampai selesai.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Iniversitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemda DIY dan BPN dengan berkonsultasi kepada penegak hukum terkait persoalan pengajuan anggaran yang melebihi PMK.
Langkah itu diakui Madril sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian, karena melihat ada potensi pelanggaran hukum dalam persoalan tersebut.
“Jangan sampai dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.” katanya.
Kepala Kanwil BPN DIY, Arie Yuwirin belum memberikan tanggapan terkait persoalan ini. Saat dihubungi nomer telepon selular pribadinya ia tidak menjawab. Pesan singkat (SMS) yang dikirim Bisnis.com pun hingga tadi malam belum dibalas.
Bisnis,com berupaya menemui Arie di kantornya pada Senin (9/11/2015) untuk mempertanyakan proses pengukuran lahan bandara, namun hanya ditemui Kepala Bagian Humas dan Informasi BPN Achamd Suraya. Menurut Ahmad Suraya, Kepala Kanwil BPN DIY tengah sibuk menerima tamu dari Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan BPN.