SOLOPOS.COM - Ilustrasi DPR RI. (Dok/JIBI/Bisnis)
Gedung baru DPR segera dibangun dengan biaya dari APBN 2016.
Solopos.com, JAKARTA — Sejumlah kalangan meminta DPR tidak terburu-buru merealisasikan pembangunan Kompleks Gedung Parlemen meski pembiayaannya sudah dianggarkan melalui APBN 2016.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, mengatakan DPR dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR harus menimbang struktur kekuatan APBN 2016 dalam membiayai perbaikan dan pembangunan gedung untuk wakil rakyat itu.
“Ada baiknya tidak dilaksanakan dulu sampai pemerintah memberikan sinyal pendapatan negara yang mampu memberikan ruang yang luas untuk pembangunan gedung tersebut,” katanya saat dihubungi Bisnis/JIBI, Selasa (10/11/2015).
DPR harus memprioritaskan belanja negara untuk hal-hal yang berkait erat dengan kesejahteraan rakyat. Yenny mengigatkan bahwa DPR harus berpandangan bahwa APBN merupakan salah satu instrumen penentu terciptanya kesejahteraan rakyat.
Hal senada diungkap oleh peneliti politik dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus. “Meski anggaran pembangunan gedung sebesar Rp560 miliar itu sudah disahkan dalam APBN, DPR perlu menakar dulu kekuatan penyerapan pendapatan dalam APBN,” katanya.
Selain itu, Lucius menilai, pembangunan gedung DPR bukan merupakan suatu hal yang mendesak. Dengan demikian, pengerjaan bisa menunggu sampai ruang fiskal pemerintah benar-benar longgar agar pembangunan gedung itu tidak menghambat rencana dari pemerintah.
Namun demikian, pihak DPR sudah akan merealisasikan pembangunan gedung DPR setelah pengerjaan detail desain tuntas melalui sayembara yang dimenangkan oleh Gregoreus Supie Yolodi yang berafiliasi dengan pengembang properti PT Arkonin.
Kepala Biro Humas Kesetjenan DPR Djaka Dwi Winarko mengatakan pengembangan dan pembangunan gedung baru DPR segera dimulai dengan biaya dari APBN 2016. “Jika pembangunan gedung belum selesai dengan anggaran 2016, Sekretariat DPR akan mengalokasikan lagi dalam APBNP atau RAPBN 2017 dan 2018,” katanya.
Seperti diketahui, pembangunan Kompleks Gedung Parlemen merupakan hasil kerja dari Tim Reformasi Parlemen yang dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah. Tim itu bekerja sejak akhir 2014 atau setelah dilantik menjadi anggota dewan periode 2014-2019.
Selain membangun dan mengembangkan ruangan anggota dewan, tim merekomendasikan untuk pembangunan alun-alun DPR, museum dan perpustakaan, menyediakan akses tambahan untuk publik, membangun visitor center, membangun pusat kajian, serta menambah ruangan anggota DPR dan tenaga ahli.