SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Yayus Yuswoprihanto/JIBI/Bisnis Indonesia)
Tarif listrik bagi jutaan pelanggan bersubsidi di Jateng berpeluang naik jika subsidi dicabut.
Solopos.com, SEMARANG — PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal melakukan survei kepada 7,5 juta pelanggan listrik di Jawa Tengah (Jateng) dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Hal ini sebagai tindak lanjut pemerintah memangkas subsidi listrik yang tidak tepat sasaran.
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN, Nasri Sebayang, mengatakan jumlah pelanggan listrik di Jateng dan DIY saat ini mencapai 9,7 juta pelanggan. Dari angka tersebut, sekitar 7,5 juta pelanggan menikmati subsidi listrik berdaya 450 VA dan 900 VA.
Mengacu pada data itu, ujarnya, pihak PLN akan mengecek dan melakukan survei di lapangan tentang kebenaran si pelanggan listrik yang memang layak menerima subsidi dan tidak. “Kami akan lihat sejauh mana pelanggan yang menerima subsidi merupakan masyarakat miskin. Atau bisa jadi kebutuhan warga akan kebutuhan listrik memang segitu,” paparnya di Pekalongan, akhir pekan lalu.
Mengacu pada data itu, ujarnya, pihak PLN akan mengecek dan melakukan survei di lapangan tentang kebenaran si pelanggan listrik yang memang layak menerima subsidi dan tidak. “Kami akan lihat sejauh mana pelanggan yang menerima subsidi merupakan masyarakat miskin. Atau bisa jadi kebutuhan warga akan kebutuhan listrik memang segitu,” paparnya di Pekalongan, akhir pekan lalu.
Dalam melakukan survei, lanjut Nasri, pihak PLN akan melangkah bersama dengan Tim Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskian (TNP2K). Hal itu akan menjadi acuan jelas tentang batasan maupun kategori warga miskin atau tidak miskin.
Rencana pencabutan subsidi pengguna listrik daya 450-900 VA semula akan diberlakukan mulai 1 Januari 2016 tetapi pemerintah menunda hingga Juni 2016. Nasri mengatakan PLN sebagai perusahaan milik negara akan mengikuti setiap instruksi atau keputusan pemerintah pusat. Dalam pertemuan terakhir dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), instruksi utama yang dikeluarkan dalam waktu dekat adalah tidak menaikkan tarif dasar listrik.
Manager PT PLN Area Pekalongan Djoko Trihastjarjo mengatakan pencabutan subsidi listrik akan menunggu keputusan pemerintah. Sementara itu, terkait jumlah pelanggan listrik 450-900 VA, dari sebanyak 460.000 pelanggan di Kabupaten Batang, Kabupaten, Pekalongan dan Kota Pekalongan, sekitar 342.000 diantaranya merupakan pelanggan listrik bersubsidi.
General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY Yugo Riyatmo mengatakan hal serupa untuk melakukan verifikasi data pelanggan penerima subsidi. Langkah itu dilakukan mengingat banyak temuan di lapangan yang menyimpulkan pelanggan atau konsumen yang menerima subsidi listrik dari pemerintah tidak tepat sasaran.
Hermawan, Dosen Teknik Elektro Universitas Diponegoro Semarang, mengatakan cara efektif untuk mengurangi subsidi listrik yakni dengan mengurangi besarnya biaya pokok penyediaan (BPP). Selain itu, perlu mengambil langkah dengan mendekatkan tarif listrik yang dikenakan bagi pelanggan kepada biaya (BPP) dalam arti menaikkan tarif listrik.
“Penyesuaian tarif listrik yang dapat mengurangi subsidi listrik secara signifikan, dengan menyesuaikan tarif listrik dari golongan tarif yang konsumsi listriknya (Kwh) besar,” terangnya.
Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jateng Ngargono mengakui PLN saat ini lemah untuk melakukan verifikasi data pelanggan yang layak dan tidak layak menerima subsidi. Pihaknya menuding PT PLN tidak tahu kebutuhan riil konsumen sehingga terjadi subsidi yang salah sasaran.
“Negara harus masuk dalam celah ini. Misalnya, ada rumah tangga yang semula mendapatkan subsidi listrik, pada tahun berikutnya orang itu dinilai mampu secara ekonomi. Verifikasi data sangat penting, saat ini elektrifikasi di Jateng 86%, berarti masih banyak masyarakat belum teraliri listrik,” ujarnya.