SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) mengucapkan selamat kepada Jaksa Agung Prasetyo (kiri) dan Isteri Ny. Ros Ellyana (kedua kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11/2014). HM Prasetyo merupakan politikus Partai NasDem yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dan pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum periode 2005-2006. (JIBI/Solopos/Antara/S. Jusuf)
Reshuffle Kabinet Jokowi-JK kian dekat. Presiden diminta tak hanya merombak tim ekonomi, tapi juga Kejaksaan Agung dan Kemenkum HAM.
Solopos.com, JAKARTA — PDIP mendukung penuh dilakukan reshuffle Kabinet Jokowi-JK (kabinet Kerja) jilid II, karena pemerintah sedang menghadapi persoalan yang berat. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan, reshuffle semestinya bisa meringankan beban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Saya berpegang pada pemerintahan berat menghadapi persoalan. Reshuffle ini, beban Presiden dibuat lebih ringan, jadi judulnya ringankan beban Presiden,” katanya di Jakarta, Sabtu (7/11/2015).
Dijelaskannya, sedikitnya ada tiga syarat yang harus dipenuhi seorang menteri pembantu Presiden Jokowi yakni loyalitas, loyalitas, dan koordinasi. Jika tidak memiliki ketiganya, sebaiknya Presiden secepatnya melakukan pergantian supaya beban Jokowi lebih enteng.
“Bicara soal nama, jika tidak masuk tiga itu tinggalkan saja. Kalau masih kurang satu syarat masih bisa diperbaiki, kalau ketiganya tidak punya tidak ada prioritas lagi,” ujar Andre.
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, menyoroti dua sektor dalam isu reshuffle jilid II sekarang ini yakni, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM.
“Dua sektor Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM prioritas dibenahi karena akan memberi warna penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jangan hanya sektor ekonomi, karena ekonomi amburadul kalau tidak dikunci penegakan hukum yang pasti,” katanya.