SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) mengucapkan selamat kepada Jaksa Agung Prasetyo (kiri) dan Isteri Ny. Ros Ellyana (kedua kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11/2014). HM Prasetyo merupakan politikus Partai NasDem yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dan pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum periode 2005-2006. (JIBI/Solopos/Antara/S. Jusuf)
Reshuffle Kabinet Jokowi-JK menjadi isu panas pekan ini. Jaksa Agung HM Prasetyo diisukan bakal diganti.
Solopos.com, JAKARTA — Isu-isu menjelang reshuffle Kabinet Jokowi-JK semakin kencang. Selain Rini Soemarno, Jaksa Agung HM Prasetyo juga diisukan sebagai orang yang kemungkinan besar akan diganti.
Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah adanya isu penggantian jabatan Jaksa Agung HM Prasetyo dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. JK menegaskan kepala negara tidak membuat dan menerbitkan surat apapun terkait pergantian jabatan jaksa agung.
“Tidak ada itu, yang bikin surat kan Presiden. Kalau mau dengar isu, wah ini pusing, isu di mana-mana,” katanya, Jumat (6/11/2015).
Isu ini menyebar di lingkungan Istana. Kabarnya mantan Kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu dikabarkan bakal segera diganti oleh Hamdan Zoelva. Namun, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana maupun Kejaksaan Agung mengenai kabar pergantian pimpinan Korps Adhyaksa tersebut.
Santernya isu ini seiring nama HM Prasetyo disebut-sebut dalam pemeriksaan kasus suap Bansos Sumut. Pengacara Gubernur nonaktif Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho, Yanuar Wasesa, mengatakan bahwa Patrice Rio Capella menjembatani komunikasi antara Gatot Pujo Nugroho dengan Jaksa Agung.
Alasan yang dilontarkan karena keduanya berasal dari satu partai politik yang sama. Sebelumnya, Gatot pernah menyampaikan keluhan pada Patrice lantaran ada laporan yang masuk ke Kejaksaan terkait dengan bansos Provinsi Sumatra Utara.
“Ya Pak Rio janji untuk menyampaikan keluhan-keluhan Pak Gatot, tapi nggak pernah Pak Gatot menyampaikan saya minta diamankan atau apa, minta masalahnya didudukkan pada yang sebenarnya,” ujar Yanuar di KPK, Kamis (29/10/2015).