SOLOPOS.COM - Seorang warga menunjukkan kartu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) Gold. (Dok/JIBI/SOLOPOS)
Program PKMS Solo, Pemkot tengah mengkaji kembali sistem klaim PKMS menjadi bantuan sosial.
Solopos.com, SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana mengkaji kembali sistem klaim program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) menjadi bantuan sosial (bansos).
Penjabat (Pj.) Wali Kota Solo Budi Suharto mengatakan belum memutuskan aturan apa yang akan digunakan untuk mengalihkan program PKMS silver. Menurutnya, opsi bansos kesehatan sebagai solusi untuk memberi layanan kesehatan masyarakat Solo agar tetap dibiayai APBD dinilai belum memadai dari sisi regulasi.
“Kami masih mencari formula yang pas agar tetap bisa memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat,” ujar dia ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Kamis (5/11/2015).
“Kami masih mencari formula yang pas agar tetap bisa memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat,” ujar dia ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Kamis (5/11/2015).
Budi menerangkan dalam aturannya, bansos hanya bisa diberikan satu kali jika penerimanya tidak berbadan hukum. Dengan kondisi ini, seolah-olah Pemkot hanya memperbolehkan warga sakit satu kali setiap tahunnya. Padahal kemungkinan masyarakat berpotensi sakit lebih dari satu kali dalam setiap tahun.
“Jadi kami akan cari dulu lah aturan pasnya seperti apa. Karena kalau bansos kelemahannya itu tadi [hanya diperbolehkan diberikan sekali],” kata Budi.
“Ketika banyak yang mengajukan pindah ke PKMS gold, itu menjadi aneh. Apakah yang bersangkutan benar-benar miskin atau hanya pura-pura miskin? Itu akan kami verifikasi,” katanya.
Lebih lanjut Budi menuturkan bahwa program layanan kesehatan yang dibiayai APBD harus melebur ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana direncanakan Pemerintah Pusat. Termasuk program PKMS yang dimiliki Pemkot. Untuk peserta PKMS gold yang merupakan warga kategori miskin akan dialihkan ke JKN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pemkot menyiapkan anggaran Rp5,8 miliar untuk pengalihan tersebut. Sedangkan nasib PKMS silver tidak bisa lagi dikaver APBD. Peserta PKMS silver adalah warga Solo kategori rentan miskin, serta para kader kesehatan, ketua RT/RW, dan LPMK.
Diketahui plafon biaya kesehatan kartu silver maksimal Rp5 juta, sementara para kader kesehatan, ketua RT/RW, LPMK pemegang kartu PKMS silver memperoleh jaminan kesehatan senilai Rp 7,5 juta.
“Persoalan silver ini yang akan kami bahas lagi. Kami tetap ingin kok memberikan layanan kesehatan ke masyarakat. Hanya memang terkendala aturan,” kata Budi.
Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto sebelumnya menilai opsi mengubah sistem PKMS silver dari plafon Rp5 juta per peserta menjadi bansos dinilai paling memungkinkan.