SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)
APBD Kulonprogo memberikan suntikan modal kepada BUMD, namun PT SAK tidak termasuk
Harianjogja.com, KULONPROGO-Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kulonprogo, Rudiyatno mengungkapkan, alokasi penyertaan modal pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 mencapai Rp15,792 miliar.
Namun, PT Selo Adikarto (SAK) tidak termasuk dalam daftar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menerima jatah penyertaan modal.
Hal tersebut diungkapkan Rudiyatno, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/11/2015). Meski demikian, Pemkab Kulonprogo masih mempertimbangkan untuk mengalokasikan dana penyertaan modal bagi PT SAK.
“Ada rencana menambahkan tapi masih dibahas. Kemarin baru rapat perdana,” kata Rudiyatno.
Rudiyatno lalu memaparkan, pada draf rancangan APBD 2016 yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo pada Senin (2/11/2015) kemarin, anggaran penyertaan modal rencananya dialokasikan kepada Bank Pasar sebanyak Rp1,680 miliar, PDAM Tirta Binangun sebesar Rp1,050 miliar, dan Rp12,862 miliar untuk Bank BPD DIY cabang Wates.
“Ada juga untuk Lembaga Keuangan Mikro Wates sekitar Rp200 juta,” urainya.
PT SAK, lanjut Rudiyatno, sebenarnya berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah jika dikelola dengan baik. Itulah mengapa usulan penyertaan modal bagi BUMD yang didirikan sejak 2003 ini masih dibahas lebih lanjut.
Jika pada akhirnya ada alokasi penyertaan modal yang bisa diberikan Pemkab Kulonprogo, kinerja manajemen PT SAK diharapkan bisa dioptimalkan.
Sebelumnya, Direktur Utama PT SAK, Made Hendra Putra berharap perusahaan yang dia kelola bisa menerima penguatan modal dari Pemkab Kulonprogo. Sebab, sejak didirikan pada 2003 lalu, produsen Asphalt Mixing Plant (AMP) itu baru mendapat suntikan modal sebesar Rp8 miliar. Padahal menurut Made, komposisi permodalan awal semestinya bisa mencapai Rp12 miliar.
“Dengan penguatan modal, kami akan berupaya lebih keras, termasuk dalam mendongkrak besarnya PAD,” tutur Made, beberapa waktu lalu.
PT SAK sering menjadi sorotan anggota Dewan, khususnya terkait tunggakan tagihan pajak yang mencapai Rp2,25 miliar. Awalnya tunggakan pajak yang ditanggung bahkan menyentuh angka Rp7 miliar tapi bisa berkurang perlahan karena terus dicicil pelunasannya. Sisa tunggakan rencananya dibayar dengan dividen tahun ini yang ditargetkan mencapai Rp1,8 miliar.