SOLOPOS.COM - pilkada serentak. (JIBI/Solopos/Dok)
Pilkada serentak, Larangan penghitungan cepat itu sudah disosialisaikan ke 21 kabupaten/kota yang menggelar pilkada.
Solopos.com, SEMARANG–KPU Jawa Tengah melarang digelarnya quick count atau hitung cepat saat pelaksanaan Pilkada Desember mendatang. Larangan tersebut sudah disosialisasikan ke 21 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada.
Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo, mengatakan pihaknya dengan tegas melarang quick count agar tidak dijadikan rujukan masyarakat untuk perhitungan cepat Pilkada di 21 kabupaten/kota di Jateng.
“Sekarang saya larang, dulu ada melalui operator tertentu tidak jamin kebenaran, selalu jadi masalah,” kata Joko, seperti dilansir detikcom, Selasa (4/11/2015).
Joko menjelaskan KPU tidak pernah melakukan quick count karena perhitungan cepat tersebut hanya mengambil sampel untuk mewakili 100%. Hasil perhitungan dikhawatirkan tidak relevan dan mengkhawatirkan jika dijadikan rujukan sebelum ada hasil resmi KPU.
“Sudah koordinasi teman-teman kabupaten/kota untuk tidak melakukan quick count atau hitung cepat yang mewakili 100%. Kalau quick count jadi rujukan kan gawat,” tegas Joko.
Terkait perhitungan, Joko menegaskan KPU juga melakukan dengan mengerahkan KPPS dan PPS. Para petugas itu melakukan rekapitulasi perkembangan perhitungan secara dini dan update terus menerus.
“Hitungan dini tidak pernah meleset. Kita rekapitulasi perkembangan perhitungan secara dini,” tegasnya.
Perhitungan dini itu dilakukan untuk alat kontrol secara internal. Namun KPU tidak melarang jika masyarakat ingin mengetahui hasilnya atau jika media ingin memberitakannya.
“Kita lakukan perhitungan dini untuk alat kontrol. Kita tidak menyebarkan tapi kalau mau lihat silakan,” jelas dia.