SOLOPOS.COM - Ilustrasi (satunegeri.com)
Proyek panas bumi Karanganyar, mendapat dukungan dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
Solopos.com, KARANGANYAR–Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyetujui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) yang akan memanfaatkan panas bumi di Gunung Lawu.
Kementerian ESDM menetapkan Gunung Lawu menjadi salah satu Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) potensial di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sumber energi terbarukan pada lahan seluas 6.000 hektare (ha) diprediksi paling tinggi dibandingkan sejumlah gunung lain di Indonesia. Gunung Lawu menjanjikan potensi listrik 165 megawatt.
“Ada geothermal di dalam bumi. Anda enggak setuju, enggak apa-apa. Alasan mu apa? Kalau saya, setuju. Ketika ada yang renewable [terbarukan], kenapa tidak? Terus, mau pakai tenaga apa? Tenaga surya urung iso,” kata Ganjar saat ditemui wartawan di sela-sela meninjau bekas kebakaran hutan Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sabtu (31/10/2015).
“Ada geothermal di dalam bumi. Anda enggak setuju, enggak apa-apa. Alasan mu apa? Kalau saya, setuju. Ketika ada yang renewable [terbarukan], kenapa tidak? Terus, mau pakai tenaga apa? Tenaga surya urung iso,” kata Ganjar saat ditemui wartawan di sela-sela meninjau bekas kebakaran hutan Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sabtu (31/10/2015).
Pendapat Ganjar ini bertentangan dengan sikap Bupati Karanganyar, Juliyatmono, yang menolak rencana tersebut. Bahkan, Juliyatmono menyampaikan akan melayangkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berisi penolakan proyek.
Pertimbangan Bupati, proyek PLTPB akan merusak ekosistem Gunung Lawu.
“Kok sudah tahu kalau merusak. Ya enggak apa-apa menolak. Pertanyaannya, suplay energi cukup atau enggak? Sebenarnya menerima dan menolak itu basisnya bukan selera, tetapi rasionalitas berpikir dan data teruji,” jelas Ganjar.
“Saya tidak setuju karena tidak visible, mengganggu, dan merusak. Dasarnya amdal. Bukan sekadar bicara. Harus mendudukkan semua secara proporsional. Bangun PLTU ditolak, panas bumi ditolak. Mau bikin apa?”
Dia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggunakan kewenangan terhadap proyek yang akan berjalan di wilayahnya. Ganjar berharap Pemkab mau duduk bersama tenaga ahli, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Hasil pertemuan menghasilkan kesepatakan yang harus ditaati bersama.
Dia memberikan contoh proyek geothermal yang sedang berlangsung di Indonesia, seperti di Gunung Slamet dan Dieng. Menurut Ganjar, PLTPB di Gunung Slamet digarap dari Belanda dan Jerman. Proyek ditargetkan selesai 2022.
“Mangga pilihan teknologi apa. Enggak usah takut manipulasi amdal. Ya ditanyakan. Pemerintah boleh mengajukan syarat kalau setuju. Pemkab punya kewenangan mau pilih apa? Kalau enggak maju berpikirnya, ya enggak bisa,” tutur dia.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, lima perusahaan mengikuti lelang. Namun, hanya tiga perusahaan dinyatakan lolos tahap prakualifikasi lelang WKP Gunung Lawu. Ketiga perusahaan itu, PT Pertamina Geothermal Energi (PGE), PT Star Energy Geothermal Indonesia, dan PT Ormat Geothermal Indonesia.
PT Sari Prima Energi dan konsorsium PT Bumi Nusa Permai dan PT Humpus Transportasi Kimia gugur karena tidak dapat memenuhi aspek teknis, seperti kelengkapan syarat administrasi, keuangan, dan teknis.
Selanjutnya akan dilakukan proses seleksi dan pengumuman pemenang akan dilakukan pada pekan keempat Desember 2015.