News
Sabtu, 24 Oktober 2015 - 23:00 WIB

SURVEI LAYANAN PENDIDIKAN : Inilah 7 Provinsi Jadi Sasaran Pekan Suara Warga

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/Solopos/Dok)

Survei layanan pendidikan, YSKK menjaring opini masyarakat tentang layanan pendidikan di Tanah Air.

Solopos.com, SOLO–Yayasan Satu Karya Karsa (YSKK) melaksanakan penjaringan opini masyarakat melalui Pekan Suara Warga (PSW) yang dijadwalkan pekan keempat Oktober 2015 ini.

Advertisement

Tujuh provinsi di Indonesia akan menjadi sasaran dalam program itu, yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, serta melalui survei online.

Koodinator Program Pendidikan YSKK, Muhammad Histiraludin, mengatakan diadakannya penjaringan opini masyarakat tersebut dilatarbelakangi keprihatinan atas masih maraknya pemberitaan terkait belum optimalnya layanan pendidikan.
Teknik penjaringan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan survei online. Masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya tinggal mengisi form survei di  http://bit.ly/PendidikanBerkualitas.

“Melalui kegiatan ini diharapkan akan mendapatkan gambaran persepsi masyarakat tentang kualitas layanan pendidikan di tingkat dasar,” ungkap Nino, sapaan akrabnya, menginformasikan kepada Solopos.com, Sabtu (23/10).

Advertisement

Nino mengakui pemerintah sejauh ini sudah melakukan berbagai terobosan kebijakan dan program untuk memenuhi Standar Pendidikan Nasional. Dia mencontohkan, diadakannya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BSM atau bantuan siswa miskin yang sekarang berganti menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta beberapa program lainnya.
Tapi upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas yang juga diiringi dengan pemberian kewenangan dalam pengelolaan anggaran di tingkat sekolah, dinilai masih menemui banyak kendala.

“Sistem tata kelola sekolah yang belum transparan, akuntabel dan partisipatif masih menjadi tantangan yang berat di sebagian besar sekolah,” papar dia.

Dia menyebut berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2004 hingga 2011 tercatat ada 321 pengaduan terkait pendidikan. Sementara Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY selama 2013 mencatat dari 180 pengaduan yang masuk didominasi oleh pengaduan masyarakat terkait layanan pendidikan.

Advertisement

“Belum lagi maraknya pemberitaan soal layanan pendidikan di media massa,” imbuhnya.

Hasil kajian PSW akan diteruskan kepada para pengambil kebijakan di tingkat daerah maupun pusat.

“Potret layanan pendidikan yang terjaring melalui PSW akan kami sampaikan ke Dinas Pendidikan dan Pak Anies Baswedan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan),” terang Nino.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif