SOLOPOS.COM - Ilustrasi kekeringan
Kekeringan di Bantul mendapatkan perhatian berupa bantuan antisipasi jangka panjang
Harianjogja.com, BANTUL-Dari total 48 titik di Bantul yang diajukan sebagai calon penerima bantuan dana siaga bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hanya tujuh titik saja yang dipastikan menerima bantuan tersebut.
Ketujuh titik itu nantinya akan mendapatkan bantuan berupa sarana dan prasarana (sarpras) untuk meminimalisir dampak bencana kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan.
Hal itu dituturkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto. Kepada Harian Jogja, Kamis (22/10/2015), Dwi mengatakan, ketujuh titik itu masing-masing ada di kawasan Selopamioro (Imogiri), Srimulyo dan Srimartani (Piyungan), Seloharjo (Pundong), Bangunjiwo (Kasihan), Mangunan (Dlingo), serta Wonolelo (Pleret). Dikatakannya, ketujuh titik itu nantinya akan mendapatkan bantuan (sarpras), baik berupa pompa, jaringan pipa air, maupun bak penampungan.
Hal itu dituturkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Dwi Daryanto. Kepada Harian Jogja, Kamis (22/10/2015), Dwi mengatakan, ketujuh titik itu masing-masing ada di kawasan Selopamioro (Imogiri), Srimulyo dan Srimartani (Piyungan), Seloharjo (Pundong), Bangunjiwo (Kasihan), Mangunan (Dlingo), serta Wonolelo (Pleret). Dikatakannya, ketujuh titik itu nantinya akan mendapatkan bantuan (sarpras), baik berupa pompa, jaringan pipa air, maupun bak penampungan.
Pemberian jenis bantuan itu, tambah Dwi, didasarkan pada lampiran data calon penerima sekaligus kebutuhannya. Itulah sebabnya, masing-masing titik mendapatakan jenis bantuan yang berbeda-beda.
Tak hanya jumlah titik yang berkurang, nilak bantuan yang diterima pun lebih rendah dari yang diajukannya sebulan lalu. Ketika itu, dengan total sekitar 48 titik yang diajukannya itu, pihaknya mengusulkan bantuan senilai Rp1,7 miliar, namun yang dicairkan hanya sekitar Rp1 miliar saja dengan nilai masing-masing paket bantuan rata-rata antara Rp100-200 jutaan.
“Tapi kapan turunnya, saya tak tahu pasti, karena memang itu kewenangan provinsi [BPBD DIY],” kata Dwi.
Lantaran tidak sepenuhnya titik yang diajukannya diamini oleh BNPB, namun ia tetap bersyukur. Pasalnya, sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatlologi, dan Geofisika (BMKG), musim penghujan akan mulai tiba pada November mendatang. Dengan begitu, ia berharap kebutuhan masyarakat akan air bersih masih bisa ditolong oleh dropping air bersih.
Kini, pekerjaan rumah yang tengah disiapkannya adalah terkait dengan pemeliharaan sarpras tersebut. Pasalnya, selama ini, pemeliharaan sarpras bantuan dari pihak lain memang kerap menjadi kendala.
Tahun ini saja, tak kurang setidaknya belasan titik lokasi yang tak lagi bisa memanfaatkan sarpras itu lantaran kondisinya tengah rusak. Hal ini memang disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat untuk memelihara sarpras itu.
Karena itulah, di tahun anggaran 2016 mendatang, pihaknya akan mengusulkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Bantul 2016 untuk pemeliharaan (maintenance) sarpras tersebut.
Dana itu akan dipergunakannya sebagai biaya operasional pengecekan sarpras itu secara berkala. “Selain itu, kami juga akan memberikan pembekalan kepada masyarakat agar bisa merawat sarpras itu dengan baik,” imbuh Dwi.
Terpisah, salah satu anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Piyungan Ahmad Yani memang menyayangkan masih rendahnya intensitas pemerintah dalam menyikapi darurat bencana kekeringan tahun ini. Hal itu dibuktikannya dari upaya dropping air bersih yang justru lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta.
Selain itu, ia juga mengeluhkan tidak dilibatkannya relawan FPRB dalam sosialisasi kedaruratan. Padahal, menurutnya, relawan-relawan itu merupakan anasir terdekat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. “Saya rasa, relawan inilah sebenarnya sangat mengetahui kondisi dan kebutuhan sebenarnya,” tuturnya.