SOLOPOS.COM - Patung Tarian Sekapur Sirih dipasangi masker di Jambi, Senin (14/9/2015). Aksi yang dilakukan oleh aktivis Tajridanur itu sebagai bentuk solidaritas terhadap korban kabut asap sekaligus menuntut pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang telah mengakibatkan udara pada level berbahaya. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)
Kabut asap yang telah melanda berbulan-bulan terus diatasi oleh pemerintah.
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perlunya proses evakuasi warga yang terdampak kabut asap akibat kebakaran lahan gambut.
“Saya kira proses itu segera dilaksanakan dan saya instruksikan untuk penanganan fokus penaganan api dan dampak asap ini dilakukan secara masiv oleh semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan terutama untuk yang berkaitan dengan anak dan bayi,” kata Jokowi dalam rapat terbatas membahas langkah-langkah pengendalian kabut asap, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Presiden juga meminta kepada Menteri Kesehatan agar tidak perlu mengevakuasi warga ke luar kota. Evakuasi warga dapat dilakukan di dalam kota seperti gedung-gedung pemerintahan atau kantor Bupati yang dipasangi alat pembersih udara, dan khusus ditujukan untuk bayi dan anak.
Presiden juga meminta kepada Menteri Kesehatan agar tidak perlu mengevakuasi warga ke luar kota. Evakuasi warga dapat dilakukan di dalam kota seperti gedung-gedung pemerintahan atau kantor Bupati yang dipasangi alat pembersih udara, dan khusus ditujukan untuk bayi dan anak.
Presiden menyatakan baru dapat laporan di Pulau Sumatra masih ada 826 titik, di Sumatera Selatan 703 titik, di Kalimantan 974 titik dan lain-lainnya di Sulawesi dan beberapa titik di Papua.
Langkah kongkrit lain yang Presiden Jokowi tegaskan adalah pelaksanaan “One Map Policy” yang harus dijalankan di Menko Perekonomian dan Bappenas.
“Untuk lahan gambut saya perlu sampaikan untuk menteri LH, tidak ada izin baru gambut, kemudian segera lakukan restorasi gambut,” ujar Jokowi.
“Ketiga, adalah meninjau kembali izin-izin lama, sudah harus keras kita, yang belum dibuka tidak boleh dibuka,” ujar Jokowi.
Kemudian yang berkaitan dengan kesehatan, Presiden meminta agar pelayanan medis dapat dimobilisasi baik dari BUMN maupun swasta.
“Saya kira harus sudah mulai ke arah sana. Baik untuk yang berkaitan dengan ISPA yang berkaitan dengan kesehatan lainnya yang terdampak dari asap,” ujar Presiden.
Kemudian di bidang pendidikan Presiden meminta Menteri Pendidikan untuk turun langsung karena banyak yang resah mengenai persiapan menuju Ujian Nasional (UN).
Semua persiapan untuk kegiatan belajar mengajar harus dipersiapkan dengan matang dan segera disampaikan kepada orang tua murid dan pihak sekolah.
“Penting sekali, meski langkah-langkahnya sudah disiapkan tapi perlu diturunkan ke bawah agar mereka semua tahu apa yang akan kita lakukan,” ujar Presiden.