SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis/Dok)
Korban gempa bumi 2006 mengaku belum menerima pengembalian agunan kredit
Harianjogja.com, BANTUL – Ratusan pengusaha mikro dan kecil di Bantul belum menerima pengembalian agunan pinjaman kredit sebagai bentuk penghapus-tagihan dari pihak bank.
Padahal, sesuai dengan kesepakatan antara pihak DPR RI dan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2013 lalu sebagai tindak lanjut atas keputusan Gubernur DIY pada tahun 2010 terkait verifikasi data bencana korban gempa, status utang para pengusaha yang kolaps lantaran menjadi korban gempa bumi 2006 tersebut memang harus segera dihapus-tagihkan.
Seperti diutarakan Ketua Komunitas Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) DIY Prasetyo Atmosutidjo, hingga kini memang masih ada sekitar 1.500an pengusaha yang agunannya masih disita pihak bank. Dari total itu, sekitar 500 orang lebih yang berurusan dengan bank BUMN, sedangkan sebagian kecil lainnya berurusan dengan bank-bank serta lembaga perkreditan.
Seperti diutarakan Ketua Komunitas Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) DIY Prasetyo Atmosutidjo, hingga kini memang masih ada sekitar 1.500an pengusaha yang agunannya masih disita pihak bank. Dari total itu, sekitar 500 orang lebih yang berurusan dengan bank BUMN, sedangkan sebagian kecil lainnya berurusan dengan bank-bank serta lembaga perkreditan.
“Dan 80 persennya itu adalah pengusaha Bantul,” katanya saat ditemui di salah satu bekas UMKM milik anggota Komunitas UMKM DIY di kawasan Karangnongko, Desa Panggungharjo, Rabu (21/10/2015) siang.
Diakuinya, keberadaan agunan yang berupa sertifikat tanah itu jelas sangat vital bagi para pengusaha kecil tersebut. Pasalnya, dengan adanya sertifikat itu, mereka bisa mencari pinjaman dana segar yang mereka jadikan tambahan modal usaha.
“Bunga dari rentenir itu bisa mencapai 120 persen per tahun. Sedangkan kalau dari bank hanya berkisar antara 12-18 persen saja per tahun,” akunya.
Tak hanya itu, ia pun mengkhawatirkan hal tersebut berdampak pada kian meningkatnya jumlah pengangguran. Pasalnya, lebih dari 70% lapangan kerja yang ada di Bantul berada pada wilayah UMKM tersebut.
“Contohnya di sini [industri mebel milik salah satu pengurus Komunitas UMKM DIY]. Ini jumlah karyawannya saja 600 orang, sekarang kolaps,” tegasnya.
Itulah sebabnya, bersama pengusaha UMKM lainnya se-DIY, ia mendatangi beberapa kantor wilayah bank tersebut untuk menagih komitmen mereka sesuai kesepakatan tersebut Rabu (21/10/2015) pagi.
Dalam aksinya itu, pihaknya membawa keranda bertudung kain hitam sebagai simbol matinya nurani pihak perbankan atas kondisi para pengusaha kecil dan mikro yang menjadi korban gempa bumi 2006 silam.
Dalam aksinya itu, mereka menagih janji dan komitmen pihak bank untuk segera menyelesaikan persoalan penahanan agunan akibat macetnya kredit para pengusaha kecil tersebut. Menurutnya, dengan kondisi non performance loan (NPL), pihak bank seharusnya bisa segera melakukan tindakan, baik berupa pemutihan maupun hapus tagih.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal (Disperindagkop-PM) Sulistyanta membantah jika masih ada persoalan dalam hal penanganan UMKM korban gempa. Diakuinya, persoalan NPL dari sebagian besar UMKM di Bantul sudah terselesaikan melalui program corporate social responsibility (CSR) dari masing-masing bank BUMN. “Memang ada beberapa yang belum selesai,” katanya.
Untuk itu, pihaknya mencoba memberikan solusi bagi para pengusaha itu untuk mencari modal melalui koperasi dan lembaga non perbankan lainnya. Hanya saja, ia mengaku belum tahu persis data berapa pengusaha yang sudah menerapkan saran yang ia berikan itu. “Jadi kalau pinjam ke perbankan atas nama pribadi tak bisa karena tak punya agunan, ya silakan saja masuk bergabung bersama koperasi,” imbuh Sulis.