SOLOPOS.COM - Gedung KPK (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Operasi tangkap tangan (OTT) KPK menjerat anggota DPR. Dewie Yasin Limpo diduga menerima suap terkait anggaran proyek mikrohidro Papua.
Solopos.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, menerima suap yang diduga untuk memuluskan penganggaran proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Papua dalam APBN 2016.
Hal itu terungkap dari pemeriksaan Dewie dan sejumlah nama lain yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Bandara Soekarno Hatta, Selasa (20/10/2015) malam. Nilai proyek ini disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah.
“Dugaan penerimaan suap ini adalah terkait proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Deiyai, Provinsi Papua, untuk anggaran 2016,” kata Plt. Pimpinan KPK, Johan Budi, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (21/10/2015) sore, yang ditayangkan live di beberapa stasiun televisi nasional.
Dalam keterangan resmi, KPK menjelaskan Dewie Yasin Limpo ditangkap bersama seseorang berinisial BWH yang diduga merupakan anggota stafnya. Mereka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa pukul 19.00 WIB, kurang dari dua jam setelah penangkapan di Kelapa Gading. “DYL dan BWH mau ke luar kota, lalu penyelidik KPK datang, lalu mereka diajak ke Kantor KPK,” kata Johan Budi.
Sebelumnya, pada Selasa pukul 17.45 WIB, tim penyelidik KPK menangkap enam orang di Kelapa Gading. Mereka adalah SET yang merupakan pengusaha, HARyang juga pengusaha, D, RB, IR, dan SET. KPK juga menangkap sopir mobil rental yang dipakai oleh rombongan tersebut. IR diketahui sebagai
“Setelah keluar tim menangkap mereka di rumah makan, di TKP ditemukan uang 177.700 dolar Singapura yang ditempatkan di sebuah tas. Selain uang dolar Singapura, [penyelidik] menyita dokumen dan handphone,” lanjut Johan.
Johan Budi menyebutkan dugaan suap ini terkait penganggaran di APBN 2016. Namun menurutnya belum ada anggota DPR lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini. Yang jelas, kata Johan, suap ini baru pemberian tahap pertama.
“Fokus pemeriksaan kasus yang sudah ada bukti kuat, IR ini kepala dinas incumbent di Deiyai. Ini yang pertama, rencananya akan ada pemberian lain.”