SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (JIBI/Solopos/Antara)
Pilkada Boyolali, belasan warga memprotes mobilisasi PNS yang diduga dilakukan Seno Samodro.
Solopos.com, BOYOLALI–Belasan warga yang tergabung dalam Forum Koalisi Rakyat Boyolali (FKRB) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan sekitar Hotel Gambir Anom, Ngemplak, Boyolali, Minggu (18/10/2015). Aksi unjuk rasa itu dipicu adanya kegiatan silaturahim yang diduga melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga perangkat desa di Kecamatan Simo.
Anggota FKRB Bambang Sri Surowo mengaku sangat prihatin atas apa yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Boyolali yang telah melakukan mobilisasi PNS diseluruh Simo. PNS di Simo diminta untuk hadir dalam acara silaturahim.
“FKRB menolak tegas mobilisasi PNS yang dilakukan salah satu calon pasangan calon cabup dan cawabup di pilkada 9 Desember mendatang,” ujar Bambang saat ditemui Solopos.com disela aksi unjuk rasa, Minggu.
Bambang mengatakan cabup dan cawabup yang melakukan mobilisasi PNS dinilai tidak elegan. Ia meminta pasangan cabup dan cawabup untuk bersikap ksatria untuk meraih simpati rakyat bukan dengan cara intervensi dan mobilisasi PNS.
“Kami melakukan aksi itu bukan bertujuan untuk mendukung salah satu pasangan. FKRB sangat prihatin dengan kondisi Boyolali,” kata Bambang.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Boyolali, Narko Nugroho, membenarkan adanya kegiatan silaturahim yang melibatkan seluruh PNS dan perangkat desa di Kecamatan Simo. Namun, apakah itu acara kampanye atau tidak kurang tahu karena Panwaslu dilarang masuk.
“Acara itu adalah silaturahim tertutup sehingga kami dilarang masuk. Kami akan menindaklanjuti acara itu jika ada saksi dan fakta,” kata Narko.
Menurut Narko, acara di hotel itu dari hasil pengecekan di Polsek Simo, Ngempak, Polres Boyolali tidak mengantongi izin.