SOLOPOS.COM - Penyidik Bareskrim Polri menggeledah Kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jakarta, Selasa (5/5/2015). Bareskrim Polri menggeledah kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang terkait dengan penjualan kondensat bagian negara oleh SSK Migas kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) pada Tahun 2009-2010 dengan kerugian negara kurang lebih 2 triliun rupiah. (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)
Kasus korupsi kondensat dan beberapa kasus lain di Bareskrim Polri lama tak terdengar kabarnya.
Solopos.com, JAKARTA — Sepinya pemberitaan seputar perkara korupsi di Bareskrim Polri, sudah sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti. “Karena memang tidak dipublikasikan,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/10/2015).
Dia beralasan hal itu dilakukan agar tidak ada kegaduhan. Meskipun demikian, mantan penyidik Bareskrim Polri itu memastikan penegakan hukum tetap berjalan kendati intensitas publikasinya berkurang. “Nanti kalau sudah sampai kejaksaan atau persidangan pasti tahu,” katanya.
Kapolri mencontohkan untuk kasus dugaan korupsi penjualan kondensat SKK Migas dan PT TPPI. Sejauh ini, kasus itu telah diserahkan ke Kejaksaan Agung seraya menunggu hasil kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tapi paling tidak dilakukan penelitian oleh kejaksaan,” katanya.
Saat disinggung soal keterbukaan informasi, Badrodin Haiti mengatakan pihaknya sudah memberikan penjelasan terbuka mengenai kasus-kasus korupsi dengan sekadarnya. Menurut Badrodin bila ingin mengetahui kasus itu lebih detail, awak media bisa bertanya ke penyidik yang menanganinya.
Sebelumnya, Bareskrim kerap menjadi bahan perbincangan terkait penanganan sejumlah kasus korupsi, di antaranya korupsi kondensat, pengadaan 10 unit crane Pelindo II, hingga korupsi Pertamina Foundation. Belakangan, pemberitaan mengenai penanganan kasus tersebut meredup berbarengan dengan pergantian Kabareskrim.