SOLOPOS.COM - Logo Kemkominfo. (Istimewa)
Lowongan kerja kali dibuka Kemenkominfo untuk posisi di bidang Kehumasan Pemerintah.
Solopos.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuka lowongan kerja untuk menempati sejumlah posisi sebagai PNS dan Non-PNS. Kemenkominfo membuka lowongan pekerjaan untuk 100 orang.
Dikutip dari laman resminya, Senin (12/10/2015), Kemenkominfo membutuhkan pekerja sebagai pelaksana tugas Kehumasan Pemerintah. Kemenkominfo membutuhkan generasi muda berpengalaman di bidang kehumasan dan/atau media yang berbakat dan tertarik mengabdi kepada pemerintah Republik Indonesia menjadi Tenaga Humas Pemerintah (THP).
Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyelenggarakan seleksi untuk memilih THP sebanyak 100 (seratus) orang yang akan dikontrak (Non PNS) dan ditugaskan (PNS) selama 2 (dua) tahun untuk mendukung komunikasi publik bersama jajaran Kementerian Kabinet Kerja.
Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyelenggarakan seleksi untuk memilih THP sebanyak 100 (seratus) orang yang akan dikontrak (Non PNS) dan ditugaskan (PNS) selama 2 (dua) tahun untuk mendukung komunikasi publik bersama jajaran Kementerian Kabinet Kerja.
Dalam persyaratan peserta pencari kerja, Kemenkominfo menjelaskan “Bagi Non PNS akan diberikan honor sebesar Rp. 15.000.000 s.d Rp 20.000.000 per bulan.”
Dilansir Menpan.go.id, Senin (5/10/2015), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah akan merekrut tenaga humas pemerintah (Government Public Relation). Pasalnya banyak keberhasilan yang sudah dilakukan pemerintah tetapi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik. Salah satu cara untuk memperbaiki cara komunikasi agar lebih terintegrasi adalah dengan melaksanakan penempatan GPR yang langsung mendukung aktivitas komunikasi publik kementerian dan lembaga pemerintah.
“Pada tahap awal, akan direkrut seratus orang tenaga ahli,” ujarnya dalam acara sosialisasi Government Public Relation (GPR) di Jakarta, Senin (05/10) petang.
Pemilihan mekanisme rekrutmen GPR itu dimaksudkan untuk mengakselerasi komunikasi pemerintah agar lebih sinergis. Menurut Menteri Rudiantara, bukan berarti akan mengurangi peran humas atau jabatan fungsional humas di kementerian dan lembaga. Tugas dan fungsinya untuk mem-back up humas pemerintah yang ada dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah.
“Kami punya data tenaga humas yang namanya pranata humas itu, turun sampai sekitar 1200 dari 10 ribu pranata humas. Nah, tenaga humas ini akan menjadi pendukung kegiatan kehumasan lembaga, sampai nantinya jumlah dan kualitas pranata humas di kementerian dan lembaga terpenuhi dan meningkat kompetensinya. Paling lama sekitar dua atau tiga tahun ke depan,” tambah Rudiantara.
Dikatakan, GPR ini nantinya akan digaji cukup tinggi. “Daftar penerimaan tenaga GPR akan kami umumkan tanggal 9 Oktober mendatang. Silakan bagi yang berminat bisa melamar,” imbuh Rudi.
Dalam acara yang dihadiri para Sekjen, Sesmen, Sestama, serta para kepala biro itu, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan proses seleksi nasional dan mekanisme untuk perekrutan tenaga itu yang berlangsung di pertengahan Oktober ini.
“Nantinya tenaga humas pemerintah diisi oleh PNS dan Non-PNS atau swasta. Semua melalui proses seleksi yang ketat sesuai dengan kebutuhan komunikasi publik di era perang asimetris seperti sekarang ini. Kualifikasi yang dibutuhkan bukan saja good looking, tapi memiliki kemampuan komunikasi secara teknis dan mengembangkan program komunikasi kementerian dan lembaga. Panitia penentu akhir nantinya adalah Bapak Menkominfo dan Menpan,” jelas Setiawan.