SOLOPOS.COM - Ilustrasi guru (Dok. JIBI/Harian Jogja)
Tenaga pendidik Solo, wacana pencoretan insentif GTT/GTY sangat disesalkan.
Solopos.com, SOLO–Munculnya wacana pencoretan tunjangan insentif bagi ribuan guru tidak tetap dan guru tetap yayasan (GTT/GTY) yang bekerja di sekolah swasta sangat disesalkan. Kalangan GTT/GTY tersebut mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tetap mengalokasikan dana insentif bagi GTT/GTY dari APBD tahun depan.
Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Solo, Asmuni, ketika dimintai tanggapan tentang adanya wacana tersebut. “Itu akan menjadi keputusan yang sangat menyakitkan bagi kami GTY di sekolah swasta,” ungkap Asmuni melalui sambungan telepon, Sabtu (10/10/2015).
Asmuni mengakui pihaknya memahami terkait dana insentif tersebut Pemkot bermaksud berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Namun pihaknya berharap ada solusi dengan mempertimbangkan nasib para GTT/GTY di sekolah swasta tersebut.
“Kami yakin pasti bisa dicarikan jalan keluarnya. Seharusnya ada kemungkinan besar dana tersebut bisa dialihkan ke salah satu pos anggaran di Disdikpora,” katanya.
Asmuni mengatakan pemberian insentif senilai Rp250.000/orang/bulan sebagai tambahan penghasilan bagi para GTT/GTY, terutama di sekolah swasta, sangat membantu mereka. Nilai tersebut menurutnya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan honor untuk petugas Linmas yang saat ini rata-rata sudah mencapai upah minimum kota (UMK).
“Honor untuk Linmas saja bisa sampai UMK, ini yang hanya Rp250.000/orang/bulan malah mau dihapus,” tambahnya. Menurutnya, Pemkot semestinya juga mempertimbangkan penghasilan rata-rata GTY di sekolah swasta.
“Kondisi sekolah swasta sendiri kan beda-beda. Mungkin tidak masalah bagi sekolah swasta atau yayasan swasta yang sudah mapan untuk menambah pendapatan GTY yang mengabdi di sekolah tersebut, tapi untuk di sekolah swasta yang masih kecil-kecil, tentunya ini sangat berat. Apalagi Pemkot juga ada kebijakan akan menarik semua guru DPK (guru pegawai negeri (PNS) yang diperbantukan di sekolah swasta. Ini akan sangat berat bagi sekolah-sekolah swasta tersebut,” papar dia.
Dihubungi terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Solo, Sugiyaryo, juga menyayangkan rencana penghapusan insentif bagi GTT/GTY tersebut. Menurutnya tunjangan insentif adalah hak mereka dengan adanya pengabdian mereka terhadap pendidikan.