Soloraya
Jumat, 9 Oktober 2015 - 19:40 WIB

PILKADA WONOGIRI : Panwaslu: Tempat Debat Harus Steril Dari Massa

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Pasangan calon JOS (Joko Sutopo-Edy Santoso, kiri) dan paslon HW (Hamid-Wawan) menunjukkan nomor urutnya pada Pilkada Wonogiri 9 Desember mendatang setelah pengundian di Gedung Giri Wahana, Kompleks GOR Giri Mandala, Wonogiri, Selasa (25/8/2015). (Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopos)

Pilkada Wonogiri, panwaslu nilai lokasi debat calon bupati tidak steril dari massa pendukung.

Solopos.com, WONOGIRI–Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Wonogiri berencana mengadakan rapat evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan debat pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.  Debat digelar KPU Wonogiri di Gedung Giri Wahana, Kompleks GOR Giri Mandala, Wonogiri. Namun pelaksanaan debat tak menghabiskan segmen yang dirancang karena dihentikan setelah ada kekacauan antarpendukung paslon.

Advertisement

Anggota Panwaslu Wonogiri divisi Penegakan Pelanggaran, Sriyanto ditemui di kantornya, Jumat (9/10/2015) mengatakan secara pribadi ada tiga hal yang harus diubah penyelenggara debat yakni KPU Wonogiri. Ketiga hal itu di antaranya, pergantian moderator, pola pengamanan dan tempat penyelenggaraan debat.

“Kami melihat kata-kata moderator terpeleset kata sehingga harus dipertimbangkan kembali di acara-acara sejenis. Di closing ceremony moderator terpeleset kata yang dilontarkan menjurus ke jargon salah satu paslon. Kata-kata satu hati untuk Wonogiri menurut kami bagus tetapi tidak pas disampaikan di ajang debat paslon karena salah satu paslon memakai simbol hati,” ujar Sriyanto.

Kedua, ujar Sriyanto, tempat dan pola pengalaman lokasi juga dievaluasi. Menurutnya, tak adanya garis pembatas di pagar gedung membuat masyarakat leluasa hilir-mudik atau keluar masuk tanpa pengawasan ketat.
Diakuinya, personel polisi atau keamanan sudah ditingkatkan dari rencana 30 personel menjadi 80 personel.

Advertisement

“Jika dipasang garis pembatas, personel keamanan lebih mudah dan tegas untuk melarang warga yang ingin masuk ke area debat. Kami melihat KPU telah membuat tanda pengenal bagi massa masing-masing paslon yang diperbolehkan masuk di arena debat. Jika ada garis pembatas dan warga tak mengenakan tanda pengenal maka personel keamanan bisa tegas melarang masuk.”

Sriyanto menyatakan kapasitas gedung juga kurang representatif untuk massa sebanyak 300 personel. Menurutnya, kapasitas tempat debat sangat tidak nyaman, sempit dan sesak. Debat kedua yang direncanakan pada 3 Desember harus dicarikan tempat yang representatif.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif