SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet pertama bersama para menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para menteri, Senin (27/10/2014). Presiden memberikan arahan kepada para menteri agar langsung bekerja serta meminta agar menteri koordinator langsung melakukan koordinasi dengan para menteri di jajaran masing-masing. (Yayus Yuswoprihanto/JIBI/Bisnis)
Kabinet Jokowi-JK dinilai gagal dalam hal ekonomi.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintahan Kabinet Joko widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai mengalami kegagalan menangani persoalan di sektor ekonomi selama setahun bekerja.
Berdasarkan hasil survei lembaga survei nasional Indo Barometer, sebagian besar publik menjawab kegagalan pemerintah terbukti pada harga kebutuhan bahan pokok mahal, tidak mampu mengatasi ekonomi, dan melemahnya nilai tukar rupiah.
“Di urutan selanjutnya, terkait meningkatnya harga bahan bakar minyak [BBM], dan program visi misinya belum terbukti,” ujar Direktur Eksekutif M. Qodari, Kamis (8/10/2015).
Di sisi lain, keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK, menurut publik, ada pada pemberian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal itu disusul dengan pembangunan infrastruktur, dan hukuman mati bagi pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), serta menggalakkan pemberantasan narkoba. Hal yang menarik, sebanyak 38,1% responden menjawab tidak tahu.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait menilai kinerja pemerintah sudah cukup terukur. Hal itu terbukti dari kebijakan penaikan harga BBM sebagai upaya mengalihkan anggaran subsidi energi untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
“Semua presiden yang menaikkan BBM itu pasti menjadi ketidakpuasan publik, wajar saja,” katanya.
Politisi Partai Golkar Misbakhun menambahkan kinerja pemerintah dianggap belum optimal karena terkendala proses adaptasi di awal masa bekerja. “Masalah paling banyak di Pansel [panitia seleksi], nomenklatur, dan sebagainya,” ucapnya.