SOLOPOS.COM - PUNCAK LAWU
Energi alternatif, gunung Lawu berpotensi menghasilkan panas bumi yang sangat besar.
Solopos.com, KARANGANYAR--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menolak proyek panas bumi yang akan memanfaatkan potensi Gunung Lawu. Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menyampaikan hal itu saat ditemui wartawan di sela-sela menghadiri acara di Matesih. Juliyatmono secara tegas menolak proyek itu.
“Kalau dieksplor untuk pembangkit listrik dan gas bumi ya saya menolak. Jangan dieksploitasi,” kata Juliyatmono, Rabu (7/10/2015).
Informasi yang dihimpun Solopos.com, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang meneropong 25 lokasi wilayah kerja panas bumi (WKP). Salah satu di antara, Gunung Lawu. Gunung Lawu berpotensi menghasilkan panas bumi atau geothermal 165 mega watt (MW). Bahkan, WKP Gunung Lawu menjadi prioritas lelang pada 2015.
Tujuannya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB). Bupati menolak karena khawatir proyek itu merusak alam. “Saya belum tahu perencanaannya seperti apa. Memang penghasil gas bumi. Tetapi, itu untuk dihijaukan. Kalau untuk penghasil gas bumi ya enggak ngerti. Kalau dieksplor untuk ini dan itu, selain pelestarian alam saya menolak,” tegas dia.
Juliyatmono mengetahui bahwa Gunung Lawu memiliki potensi panas bumi. Hal itu berdasarkan penelitian sejumlah pihak beberapa tahun silam. Namun, dia enggan memberikan komentar lebih detail apabila Kementerian ESDM membangun PLTPB di Gunung Lawu.
“Kawasan itu potensial energi itu. Secara teknis bentuknya apa belum tahu. Kalau panas bumi disitu sekian derajat, tidak sampai mengganggu lingkungan dan merusak alam itu… Ya sebetulnya dapat surat dari Menteri ESDM. Itu penghasil gas bumi. Tapi ya begitu,” ujar dia.
Dia khawatir pengolahan panas bumi akan merusak alam di Gunung Lawu. Jika hal itu terjadi maka keseimbangan alam berubah dan rusak. Dia menuturkan Gunung Lawu sebaiknya tidak dieksplorasi untuk kepentingan apa pun.
“Gunung Lawu itu fungsinya dihijaukan. Itu penghasil air dan menjaga keseimbangan bumi. Jangan diapa-apakan lah,” tegas dia.
Dia mengisyaratkan bahwa Kementerian ESDM kurang berkoordinasi dengan Pemerintah Karanganyar terkait proyek itu. Namun, Bupati tidak menampik apabila menerima surat dari Kementerian ESDM terkait hal itu.