SOLOPOS.COM - Para aktivis Aliansi Santri Pencinta Lingkungan Tulungagung memperingati tujuh hari kematian Salim Kancil, Jumat (2/10/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Destyan Sujarwoko)
Aktivis Lumajang yang dibunuh, Salim Kancil, mengangkat kasus tambang ilegal di pesisir selatan Jatim itu.
Solopos.com, JAKARTA — Komisi III DPR meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk turun tangan membongkar kasus tambang ilegal di Lumajang yang menewaskan aktivis tolak tambang Salim Kancil.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Dossy Iskandar, mengatakan hal itu dimaksudkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri jejak aliran dana hasil tambang ilegal di Lumajang.
Komisi III DPR meyakini ada transfer dana yang cukup besar yang berasal dari tambang ilegal itu.
Menurutnya, penambangan di Lumajang itu sudah berlangsung lama di Lumajang dan dipastikan melibatkan banyak pihak, termasuk kepolisian. Bahkan saat ini, Polda Jatim sudah memeriksa mantan Kapolres Lumajang AKBP Aries Syahbudin soal tambang ilegal tersebut.
Dengan bantuan PPATK, papar Dossy, polisi bisa lebih mudah memeriksa penerima aliran dana dari Kepala Desa Selok Awar-Awar Hariyadi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Salim Kancil. “Transfer dana itu akan mengarahkan siapa beking dari Hariyadi. Dan bisa jadi polisi atau pejabat daerah lainnya,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (6/10/2015).
Selain itu, Komisi III DPR juga meminta Mabes Polri ikut turun tangan memburu dalang intelektual pembunuh Salim Kancil. Masinton Pasaribu, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, memastikan adanya dalang intelektual dalam pembunuhan Salim Kancil.
Dugaan adanya dalang intelektual itu muncul saat terjadi pembiaran oleh pihak kepolisian saat menerima laporan masyarakat yang memberitahukan adanya ancaman pembunuhan. “Masyarakat sudah melapor ke polisi setempat. Tapi tidak digubris,” katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan pembiaran itu menjadi sinyal adanya beking dari anggota kepolisian, pemerintah, anggota DPRD setempat, atau malah pemodal besar. “Untuk itu, Komisi III sudah menyusun rekomendasi untuk sejumlah lembaga.”
Selain mengusut dalang intelektual, rekomendasi itu antara lain berupa permintaan pengusutan secara tuntas tambang ilegal. “Kami minta Mabes Polri ikut turun tangan dalam menangani kasus pmbunuhan yang diduga melibatkan banyak pihak itu.”
Menurutnya, pembunuhan Salim memang erat kaitannya dengan pembiaran tambang ilegal oleh penegak hukum dan aparat pemerintah. “Soal illegal mining yang ditentang Salim, sejauh ini belum ada tindakan. Dan itu jelas-jelas melanggar hukum,” katanya.
Untuk memuluskan pengungkapan kasus itu, anggota Komisi III lainnya dari Fraksi Partai Nasdem Akbar Faisal, menginisiasi pertemuan dengan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti. “Nanti kami adakan pertemuan dengan Badrodin khusus membahas soal Lumajang,” katanya.