SOLOPOS.COM - Tiyas Nur Haryani (Istimewa)
Gagasan Solopos, Sabtu (3/10/2015), ditulis Tiyas Nur Haryani, ditulis Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
Solopos.com, SOLO — Pada 25-27 September 2015 dunia menyepakati 17 program pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDGs).
Suistanable Development Goals disusun guna melanjutkan delapan tujuan yang ingin dicapai Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan pada September 2000 dan berakhir tahun ini.
Delapan tujuan MDGs itu adalah mengakhiri kemiskinan dan kelaparan; pendidikan untuk semua; memperjuangkan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan mortalitas anak; meningkatkan kesehatan maternal; membasmi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; menjamin keberlanjutan lingkungan; dan membangun kerja sama global.
Delapan tujuan itu belum secara keseluruhan mampu dicapai oleh 183 negara yang telah menyepakati, termasuk Indonesia, pada masa akhir program. Senada dengan MDGs, durasi program selama 15 tahun ditetapkan dalam SDGs yang akan berakhir pada 2030.
Masa 15 tahun ini menjadi tantangan mencapai tujuan dan menjawab tantangan global serta pembangunan kesejahteraan manusia. Secara garis besar, 17 tujuan SDGs dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance.
Pilar pembangunan manusia lekat dengan penyediaan pelayanan dasar sehingga tujuan SDGs yang dapat dikelompokkan dalam beberapa sektor.
Sektor-sektor itu adalah menjamin kehidupan yang sehat, memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan pendidikan inklusif serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
Tujuan SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik, mencapai akses universal ke air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
Sedangkan tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrstruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan.
Di bidang governance, tujuan SDGs antara lain mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara, memastikan masyarakat stabil dan damai, dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. [Baca: Kesiapan Daerah]
Kesiapan Daerah
Melihat hasil tutup buku MDGs, Indonesia gagal mencapai empat tujuan, yakni dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) melahirkan, memerangi HIV/AIDS, memastikan kelestarian lingkungan, dan menjamin akses air bersih dan sanitasi layak bagi warga.
Status kesehatan masyarakat kita masih jauh dari harapan. Data UNDP (2014) menunjukkan human development index (HDI) Indonesia pada 2013 menduduki peringkat ke-108 dari 187 negara, tidak mengalami perubahan dari 2012.
Aspek kesehatan menyangkut dimensi hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. Ini merupakan salah satu aspek pengukuran HDI. Data survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan AKI di Indonesia justru naik dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada 2012.
Saat ini pemerintah Indonesia menargetkan AKI melahirkan 306 per 100.000 kelahiran pada 2019. Pemerintah Indonesia akan sulit memenuhi tujuan SDGs mengurangi AKI menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup.
Masalah nutrisi di kalangan anak usia di bawah lim tahun masih memprihatinkan. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang meningkat menjadi 19,6% jika dibandingkan pada 2010 yang sebesar 17,9%.
Kasus HIV/AIDS di Indonesia meningkat dari 108.600 kasus HIV dan 43.667 kasus AIDS pada 2013 menjadi 150.297 kasus HIV dan 55.799 kasus AIDS pada 2014 (Kemeskes, 2013 dan 2014).
Jika melihat kondisi lingkungan hidup, pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim semakin menyulitkan akses mendapatkan air bersih dan meningkatkan peluang keretanan bencana.
Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa justru memiliki angka deforestasi lebih dari satu juta hektare tiap tahun dengan kemampuan pemerintah menanami hutan kembali hanya 400.000 hektare tiap tahun (Pambudi, 2014).
SDGs mencoba menjawab pemenuhan kebutuhan manusia sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Titik berat SDGs pada aspek sosial dan lingkungan mengingat meningkatnya krisis lingkungan dewasa ini.
Pada aspek sosial dititikberatkan dalam akses pelayanan dasar dan pembangunan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Senada dengan MDGs, SDGs bersifat makro, ditandai masuknya persoalan kemiskinan dan kelaparan dengan indikator mikro yang juga muncul untuk mencapai SDGs dalam sasaran pembangunan manusia dan lingkungan.
Saat ini SDGs menjadi pegangan prioritas pembangunan global dan tolok ukur pembangunan suatu negara. Dalam tataran nasional Nawa Cita telah mengintegrasikan SDGs. Ini terlihat dalam program penanggulangan kemiskinan, penguatan pengarusutamaan gender, serta perlindungan perempuan dan anak.
Konsekuensinya, pemerintah daerah di Indonesia perlu mengintegrasikan tujuan SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah. Kesuksesan SDGs tidak hanya ditopang satu pihak, melainkan butuh collaborative governance antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam melaksanakan strategi pencapaian.
Pemerintah daerah juga perlu menyelaraskan perencanaan pembangunanp untuk mencapai cita-cita Nawa Cita dan tujuan SDGs. Diperlukan komitmen pemimpin daerah dan dukungan legislatif yang mendukung pencapaian tujuan SDGs dengan penyediaan kapasitas keuangan daerah untuk mencapai indikator SDGs.