SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarmo (kanan) dalam kereta api bawah tanah (subway) Beijing, Tiongkok, Kamis (26/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rini Utami)
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sempat menjadi lahan persaingan Jepang vs Tiongkok.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang kecewa dengan keputusan Indonesia yang menyerahkan proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung kepada badan usaha milik negara (BUMN) melalui proses business to business.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan dirinya telah bertemu dengan Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Presiden Asosiasi Jepang-Indonesia Yasuo Fukuda, Izumi Hiroto, perwakilan Japan Bank for International Cooperation, dan Japan International Cooperation Agency untuk menjelaskan keputusan pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Djalil menjelaskan alasan pemerintah menyerahkan proyek tersebut kepada proses business to business. Pemerintah tidak mau mengeluarkan jaminan dan penggunaan APBN karena ingin membangun infrastruktur dasar yang lebih diperlukan. Baca: Rini Soemarno: Proposal Tiongkok Lebih Cocok.
“Secara umum tentu pihak Jepang kecewa, tetapi mereka menyadari juga bahwa ini adalah keputusan Indonesia. Kami juga mengatakan ini bukan persoalan lebih memilih Tiongkok dibandingkan Jepang, tetapi karena ingin menggunakan APBN untuk infrastruktur dasar,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Sofyan Djalil menuturkan Jepang tidak bisa mengikuti skema business to business untuk pembangunan kereta api cepat karena terbentur undang-undang. Pasalnya, pinjaman dengan bunga ringan yang diberikan Jepang tidak boleh menguntungkan perusahaan.
Dia juga meyakini persoalan kereta api super cepat tersebut tidak akan mengganggu hubungan ekonomi kedua negara. Pasalnya, Indonesia dan Jepang memiliki kepentingan yang lebih luas dari proyek kereta api cepat. Menurutnya, dirinya juga menginformasikan masih banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang dapat digarap oleh Jepang.
“Saya menjelaskan kepada JBIC dan Jaica bahwa masih banyak proyek infrastruktur dan pembiayaan yang diharapkan diperoleh dari pinjaman Jepang,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan kereta api cepat Jakarta-Bandung dibangun tanpa menggunakan APBN dan jaminan pemerintah. Untuk itu, kelanjutan pembangunannya akan dilaksanakan oleh BUMN dengan skema business to business.
“Kalau dari dua proposal yang kami terima, yang masuk kriteria adalah Tiongkok, karena Jepang mengharuskan ada jaminan pemerintah dan pinjaman melalui pemerintah,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).
Rini Soemarno menuturkan pemerintah tidak akan terlibat dalam pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Selama ini, pemerintah hanya menyatakan pembangunan proyek tersebut sangat baik untuk pembangunan di kawasan Jakarta dan Bandung, serta kota baru lainnya.
Rini Soemarno sebelumnya juga mengatakan pembangunan kereta api cepat akan dilakukan oleh konsorsium empat BUMN, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Pemerintah juga tidak akan mengeluarkan penyertaan modal negara untuk menyokong BUMN menggarap proyek tersebut.