SOLOPOS.COM - Ilustrasi Kebijakan Ekonomi Jokowi (JIBI/Solopos)
Kebijakan ekonomi, sejumlah pengusaha masih menunggu kebijakan susulan.
Solopos.com, SOLO–Kalangan pengusaha berharap akan ada paket kebijakan susulan terkait keringanan pajak. Hal ini karena pengusaha merasa dibebani terlalu banyak pajak yang memberatkan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi, mengaku mengapresiasi pemerintah yang telah mengeluarkan paket kebijakan untuk memperbaiki perekonomian walau sedikit terlambat. Hal ini mengingat dampaknya dari dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi (jilid I dan julid II) tidak langsung bisa dirasakan, minimal membutuhkan waktu dua bulan hingga tiga bulan.
Pihaknya berharap sosialisasi dari paket kebijakan ini bisa dilakukan hingga ke aparat di tingkat bawah supaya tidak terjadi perbedaan antara pusat dan daerah.
Menurut dia, kalau masih ada perbedaan, paket kebijakan yang telah dikeluarkan tidak akan berarti.
“Namun kami berharap pemerintah bisa memberikan insentif lain, terutama pajak, ada keringanan. Selama ini pajak ini cukup mendekik perusahaan, dimana omzet perusahaan menurun tapi pajak masih tetap,” ungkap Frans saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu (30/9/2015).
Menurut dia, kebijakan keringanan pajak bagi eksportir yang menyimpan dananya di bank dalam negeri tidak akan berdampak banyak. Hal ini karena pengusaha membutuhkan dana untuk bertransaksi sehingga dana yang disimpan tidak akan terlalu lama. Pihaknya pun menilai hal ini tidak akan berimbas banyak pada pemulihan kondisi ekonomi.
Meski begitu, dia mengapresiasi langkah pemerintah mempermudah perizinan dan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untu bahan baku impor meski hanya untuk produk tertentu. Oleh karena itu, dia berharap penghapusan PPN bisa dilakukan untuk bahan baku lainnya.
Dia juga mengatakan penyederhaan izin investasi juga akan sangat membantu pengusaha. Apalagi perizinan mengenai lingkungan hidup akan dijadikan baku mutu sehingga memangkas proses perizinan dan bisa lebih mudah.
“Namun kami berharap, tidak hanya prosesnya yang disederhanakan tapi biaya juga bisa lebih murah ekarena selama ini biaya perizinan masih tinggi,” katanya.
Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jateng, Liliek Setiawan, mengatakan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid II menunjukkan pemerintah serius mengatasi kondisi ekonomi Indonesia. Namun dia mengaku pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menindak oknum yang menghambat pelaksanaan paket kebijakan. Ketegasan juga diperlukan untuk meyakinkan pengsuaha untuk menekan spekulan yang dapat melemahkan perekonomian dalam negeri.