SOLOPOS.COM - Kawasan Industri Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) (sitr.jatimprov.go.id)
Investasi Jatim membutuhkan dukungan kawasan industri yang bisa menekan biaya operasional. Madiun dan Ngawi potensial menjadi alternatif kawasan industri.
Madiunpos.com, SURABAYA – Pengembangan kawasan industri terbesar di Jawa Timur selama ini terkonsentrasi di wilayah ring I seperti Surabaya Industrial Estate (SIER), PIER Pasuruan, Kawasan Industri Gresik (KIG), Ngoro Industrial Park (NIP) Mojokerto, Maspion Gresik, dan Lamongan Industrial S (LIS). Padahal Madiun, disebut Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf bisa menjadi alternatif pengembangan kawasan industri semacam itu.
Potensi yang dijanjikan kawasan industri di wilayah ring I itu kepada pelaku investasi di Jatim memang sangat besar karena memiliki infrastruktur yang memadai mulai dari infarstruktur jalan hingga ketersediaan pelabuhan Terminal Teluk Lamong dan Pelabuhan Perak. Sayangnya wilayah tersebut dianggap sebagai wilayah terberat oleh investor lantaran biaya operasionalnya semakin tinggi—termasuk upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang telah mencapai Rp2,7 juta/bulan—sementara kondisi ekonomi saat ini lesu.
Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku investasi Jatim berupaya dan berjuang untuk mempertahankan bisnis mereka, tetapi banyak juga industri yang akhirnya berguguran, dan ada pula yang memilih relokasi ke daerah lain yang upah tenaga kerjanya lebih rendah separuh UMK Jatim, bahkan ada industri mebel yang relokasi ke negara lain seperti Vietnam supaya mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar Jawa Timur tetap menjadi daerah yang terus dilirik investor untuk mendirikan industri yang wajib berada di dalam kawasan industri sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24/2009 tentang Kawasan Industri.
Ngawi-Madiun Alternatif
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menuturkan, pengembangan kawasan industri akan terus diarahkan ke lokasi-lokasi alternatif yang belum memiliki kawasan industri tetapi memiliki gerakan industrialisasi yang tinggi seperti Jombang, Probolinggo, Ngawi, Madiun, dan Bangkalan Madura. “Di Ngawi dan Jombang misalnya, sangat potensial untuk pengembangan kawasan industri apalagi sebentar lagi akan ada jalan tol yang nyambung ke pelabuhan di Surabaya,” katanya.
Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur mencatat, tingkat pertumbuhan penjualan kawasan industri di Jatim mencapai 5% -8% per tahun, sementara beberapa kawasan industri utama di Jatim pun sudah habis terjual. Berdasarkan studi kinerja investasi di Jatim oleh BPM Jatim, tanah yang diperlukan untuk investasi asing langsung dan domestik sejak 2001-2016 diperkirakan akan mencapai 4.359 hektare, sementara yang tersisa hanya 800 ha dari yang ada. Sehingga perlu ada pengembangan secara terus menerus.
Adapun potensi industri makanan dan minuman berbasis buah mangga misalnya, BPM akan mengarahkan investasi di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo. Potensi industri garam berada di Sampang, Pamekasan dan Sumenep Madura, sedangkan industri berbasis rumput laut ada di Trenggalek, dan disusul Pacitan, Malang dan Banyuwangi.
Sementara untuk industri berbahan dasar susu, akan disiapkan di Kabupaten Malang, Pasuruan dan Mojokerto. Industri plastik di Pasuruan dan Sidoarjo. Sedangkan iron steel diarahkan ke lokasi alternatif seperti Lumajang, Jember dan Banyuwangi, dan untuk tambang marmer ada di Bojonegoro dan Tulungagung.
Selain itu, potensi industri komponen otomotif dan tekstil bakal di arahkan di Pasuruan, Mojokerto, dan Jombang. Serta pengolahan ikan di Trenggalek, Malang, Pacitan dan Banyuwangi.
Ribuan Hektar
Diperkirakan, ketersediaan lahan kawasan industri eksisting yang siap digunakan yakni di Pasuruan sekitar 400 ha, Lamongan 2.000 ha, Gresik 4.000 ha, Banyuwangi 400 ha, Nganjuk 1.000 ha.
Kepala BPM Jatim Lili Sholeh Wartadipradja mengatakan Jatim sudah menyiapkan kebutuhan lokasi kawasan industri untuk mendukung iklim investasi. Bahkan Pemprov Jatim juga menyatakan telah menyiapkan jaminan fasilitas penyediaan atau pencarian lahan, kemudahan perizinan, dan membantu koordinasi dengan BPM tingkat kota/kabupaten. “Jaminan investasi ini sudah masuk dalam program Provinsi Jatim yakni guarantee government,” katanya.
Kepala Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi BPM Jatim, Diah Wahyu Ermawati menambahkan, hanya saja kendala yang kerap dihadapi dalam upaya menggenjot pemerataan ekonomi, infrastruktur di wilayah alternatif tersebut belum siap misalnya ketersediaan air dan listrik.
“Terkadang investor yang sudah melihat lokasi dan niat untuk investasi ternyata listrik untuk industrinya belum siap. Ini butuh perhatian pemerintah setempat supaya perekonomian di wilayahnya berkembang,” ujarnya.
Diincar Investor
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengungkapkan bahwa Jatim masih menjadi wilayah favorit yang diincar oleh investor untuk mendirikan industri, apalagi Jatim sudah menjadi pusat distribusi bahan baku maupun barang jadi untuk wilayah Indonesia Timur. Namun, investasi kebanyakan hanya sektor tertentu seperti industri sektor makanan dan minuman serta consumer goods. Sedangkan di Jawa Tengah kecenderungan untuk industri tekstil, garmen dan alas kaki, dan di Jawa Barat kebanyakan untuk industri otomotif, dan elektronik.
“Kecenderungan investor akan mendekati sumber daya alam yang ditawarkan di lokasi tersebut. Masing-masing daerah memiliki kekuatan dan daya tarik yang berbeda,” katanya.
Dia menambahkan, anggota HKI sendiri setiap tahun berupaya mengembangkan lahan-lahan baru, misalnya di wilayah Jabodetabek pengembangan lahan KI sekitar 500 ha-1.000 ha/tahun dan di Jawa Timur sekitar 100 ha-300 ha/tahun.
Terus Diperluas
Pengembang KI PT Initiland Development Tbk misalnya, pernah menyatakan bakal terus memperluas lahan KI Ngoro Industrial Park (NIP) Mojkerto untuk memenuhi permintaan investor yang mendirikan industri. Pada NIP I ada lahan seluas 450 ha dan telah terisi, tahun ini NIP II mulai dikembangkan dengan luas 225 ha.
“Dalam mengembangkan KI kami juga melihat respon pasar (investor) dan kebutuhannya seperti apa, yang pasti setiap tahun selalu ada permintaan lahan industri,” ujar Sanny.
Untuk itu, kata Sanny, Pemprov Jatim musti meyiapkan kemudahan investasi pengembangan KI apalagi di tengah pelemahan rupiah saat ini diyakini justru menjadi daya tarik investor asing karena investasi yang dikeluarkan jatuh lebih murah.
Selain itu, paket kebijakan ekonomi II yang baru dikeluarkan pemerintah terutama soal kemudahan investasi dan pemberian insentif bakal menarik investor untuk mendirikan industri di KI Jatim.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya
