SOLOPOS.COM - Sejumlah pengendara melintas di jalan yang terselimuti kabut asap di Jl. Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (9/9/2015) malam. (JIBI/Solopos/Antara/Nova Wahyudi)
Kabut asap dari pembakaran lahan gambut membuat Presiden Jokowi mendesak ada kanalisasi yang belakangan dikritik aktivis lingkungan hidup.
Solopos.com, JAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengklarifikasi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat kanal dalam rangka upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan.
Kepala Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo mengatakan terjadi kesalahan pemahaman atas perintah kanalisasi yang diungkapkan Presiden Jokowi. Menurutnya, kanalisasi yang dimaksud Presiden Jokowi berbeda dengan pembangunan kanal dalam proyek 1 juta hektare lahan gambut di Kalimantan Tengah pada rezim Soeharto yang justru memicu kebakaran lahan.
“Yang dimaksud Presiden itu kanal beserta dengan sekatnya sehingga air tetap terbendung dan membasahi areal gambut,” kata Sutopo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/9/2015).
Saat ini, lanjutnya, mayoritas kanal di lahan gambut dibuat tanpa sekat. Akibatnya, air yang ada di lahan gambut mengering karena kanal berfungi sebagai drainase yang mengalirkan air. “Karena ada kanal, gambut cepat sekali kering. Itu dibangun agar tanaman perkebunan tumbuh,” ujarnya.
Dalam bencana kebakaran hutan dan lahan ini, yang perlu dibuat adalah sekat kanal. Dengan begitu, air dapat dibendung dan terakumulasi bahkan dapat digunakan sebagai sumber water bombing.
Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut permerintah melakukan dua hal. Pertama, revitalisasi kanal yang masih berfungsi dengan menambah sekat kanal. Kedua, kanal yang sudah dangkal digali kembali, lantas dibangun semacam tanggul untuk menahan air.
Sutopo mencontohkan saat ini 325 personel TNI mengerjakan penggalian sedimentasi kanal di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pernyataan Presiden Jokowi terkait kanalisasi lahan gambut ditanggapi negatif oleh lembaga lingkungan hidup. Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Kurniawan Sabar mengatakan solusi pembuatan kanal-kanal atau kanalisasi bersifat kontra-produktif dengan upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan.
“Alih-alih mencegah terjadinya kebakaran di kemudian hari, kanalisasi justru akan memperparah situasi. Pemulihan ekosistem gambut dapat dilakukan dengan melakukan penyekatan atau blocking kanal-kanal yang telah dibuat oleh industri monokultur untuk mengeringkan lahan gambut,” ujar Kurniawan.