Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari Koalisi Solo Bersama (KSB), Anung Indro Susanto (tiga dari kanan)-Muhammad Fajri (dua dari kanan), dan PDI Perjuangan, F.X. Hadi Rudyatmo (tiga dari kiri)-Achmad Purnomo (dua dari kiri), membawa poster sesuai no. urut hasil undian untuk maju pada Pilkada 2015 di Kantor KPU Kota Solo, Selasa (25/8/2015). Berdasarkan undian tersebut menetapkan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diusung KSB dengan no urut 1 serta dari PDI Perjuangan pada no urut 2. (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)
Selasa, 29 September 2015 19:40 WIB Chrisna Chanis Cara/JIBI/Solopos Solo Share :

PILKADA SOLO
APK Gunakan Panggung Iklan, Potensi Pajak Hilang

Pilkada Solo, pemasangan APK di sejumlah lokasi iklan, membuat potensi pajak iklan hilang.

Solopos.com, SOLO–Maraknya pemasangan alat peraga kampanye (APK) di panggung iklan milik Pemkot membuat potensi pajak reklame Rp57,6 juta terancam hilang.

Para biro iklan maupun perusahaan mulai menimbang untuk tidak memasang reklame hingga gelaran Pilkada usai lantaran space di panggung iklan semakin minim.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, sedikitnya ada 10 titik panggung iklan yang terdapat APK bergambar dua pasangan calon di Pilkada 2015. Satu titik panggung iklan dapat menghasilkan pajak dan retribusi hingga Rp5,7 juta dengan asumsi besar spanduk enam meter persegi serta biaya pajak Rp60.000 per meter per pekan. Potensi pajak yang hilang dihitung dari awal Oktober hingga masa kampanye berakhir awal Desember mendatang.

“Para investor mulai berancang-ancang tidak memasang iklan lagi sementara ini. Hal itu karena banyak iklan terutama spanduk komersial yang tertutup alat peraga,” ujar Ginda Ferachtriawan, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Praktisi Periklanan (Asppro), saat ditemui Solopos.com di kawasan Laweyan, Selasa (29/9/2015).

Ginda menilai keengganan pelaku iklan untuk memasang reklame dapat dipahami mengingat mereka merasa tidak terlindungi saat beriklan. Padahal menurut Ginda, pengiklan sudah memenuhi kewajibannya yakni membayar pajak reklame.

“Giliran kami menuntut hak justru tidak dipenuhi,” cetusnya.

Ginda menyebut pelaku periklanan menghadapi dilema menyikapi maraknya APK di panggung-panggung iklan Pemkot. Di satu sisi pihaknya ragu menutup APK dengan spanduk komersial lantaran enggan dinilai tidak menghargai hajatan Pilkada. Di sisi lain pihaknya berhak memasang di panggung iklan karena sudah membayar pajak.

“Di beberapa titik seperti Timuran akhirnya kami mengalah dengan memasang spanduk agak melenceng dari panggung.”

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Solo, Sri Sumanta, mengaku tidak pernah merekomendasikan pemasangan APK di panggung-panggung iklan milik Pemkot. Menurut dia, KPU mestinya menyediakan konstruksi APK sendiri alih-alih nebeng di panggung iklan.

“Setahu kami kan itu sudah ada dananya [konstruksi dari bambu], kenapa tidak digunakan? Kami mewanti-wanti jangan sampai ada penyimpangan dana,” ujarnya.

Panwaslu segera menyurati KPU agar menyediakan konstruksi mandiri untuk alat peraga.

Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo, berjanji mengevaluasi penempatan sejumlah APK di panggung iklan.
“Kalau banyak yang kurang berkenan, akan kami alihkan dari panggung iklan. Yang jelas pemasangan di situ murni fasilitasi Pemkot terhadap pelaksanaan Pilkada.”

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…