SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarmo (kanan) dalam kereta api bawah tanah (subway) Beijing, Tiongkok, Kamis (26/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rini Utami)
Proyek kereta cepat yang sempat menjadi lahan persaingan Jepang vs Tiongkok, akhirnya mendekati realisasi.
Solopos.com, JAKARTA — Proposal pembangunan kereta api cepat yang diajukan Tiongkok paling sesuai dengan syarat yang diajukan pemerintah untuk tidak menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan kereta api cepat Jakarta-Bandung dibangun tanpa menggunakan APBN dan jaminan pemerintah. Untuk itu, kelanjutan pembangunannya akan dilaksanakan oleh BUMN dengan skema business to business.
“Kalau dari dua proposal yang kami terima, yang masuk kriteria adalah Tiongkok karena Jepang mengharuskan ada jaminan pemerintah dan pinjaman melalui pemerintah,” kata Rini Soemarno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).
Rini Soemarno menuturkan pemerintah tidak akan terlibat dalam pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Selama ini, pemerintah hanya menyatakan pembangunan proyek tersebut sangat baik untuk pembangunan di kawasan Jakarta dan Bandung, serta kota batu lainnya.
Sebelumnya, Rini Soemarno juga mengatakan pembangunan kereta api cepat akan dilakukan oleh konsorsium empat BUMN, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Pemerintah juga tidak akan mengeluarkan penyertaan modal negara untuk menyokong BUMN penggarap proyek tersebut.
Konsorsium empat BUMN tersebut nantinya akan membentuk usaha patungan atau joint venture dengan investor asal luar negeri. Bisa saja, proposal asal China maupun Jepang akan tetap masuk ke dalam rencana pembangunan megaproyek tersebut.
Tidak hanya rute Jakarta-Bandung, Kementerian BUMN juga akan mengkaji pembangunan rute Jakarta-Surabaya. Kementerian BUMN bersama dengan konsorsium masih akan melakukan kajian mendalam terkait kecepatan, jumlah stasiun, dan pendanaan megaproyek itu.