SOLOPOS.COM - Anggota Panwaslu Boyolali menata ratusan alat peraga kampanye (APK) yang telah ditertibkan, Jumat (4/9/2015). (HIjriyah AL Wakhidah/JIBI/Solopos)
Pilkada Boyolali, hasil pemantauan panwaslu terlihat pelanggaran netralitas merata di seluruh kecamatan.
Solopos.com, BOYOLALI–Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Boyolali kembali mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan kepala desa (kades) se-Boyolali untuk tetap netral dalam Pilkada 2015.
Peringatan ini kembali disampaikan karena Panwaslu menilai gerakan dukung mendukung yang dilakukan PNS dan kades sudah dilakukan secara masif dan merata di 19 kecamatan di Boyolali. Sikap PNS dan kades yang berpolitik praktis atau sekadar menghadiri acara politis berpotensi masuk ke ranah pidana pemilu.
Untuk saat ini, Panwaslu memproses PNS-PNS yang kedapatan aktif dalam politik praktis. “Untuk PNS yang hadir dalam kegiatan politis namun pasif, jumlahnya sangat banyak sekali dan saat ini akan kami upayakan langkah preventif,” kata Ketua Panwaslu Boyolali, Narko Nugroho, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Senin (28/9/2015).
Panwaslu meminta Pj Bupati Boyolali, Sri Ardiningsih, untuk membuat surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh jajarannya agar tetap netral. Permintaan ini disampaikan dengan mengirimkan surat rekomendasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan pemerintahan desa (pemdes) kepada Pj Bupati, kemarin.
Panwaslu juga mengirim surat edaran yang ditujukan kepada 261 kades dan enam lurah di Boyolali tentang netralitas kades dan perangkat desa dalam Pilkada 2015.
“Gerakan kades yang tidak netral sangat terlihat. Ada yang mobilnya ikut di-branding dengan gambar pasangan calon, ada yang kampanye melalui media sosial dan sebagainya,” kata Anggota Panwaslu, Taryono.