SOLOPOS.COM - Ilustrasi Rancangan APBD (JIBI/Solopos/Dok.)
APBD 2016 Boyolali, KUA-PPAS untuk belanja hibah diperkirakan turun.
Solopos.com, BOYOLALI--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boyolali.
Dari data yang diterima Solopos.com, Pemkab Boyolali membuat target pendapatan daerah pada 2016 senilai Rp1,886 triliun, naik dari target pendapatan 2015 senilai Rp1,791 triliun. Sementara, nilai belanja 2016 juga dipatok naik menjadi Rp1,942 triliun lebih tinggi dari target belanja tahun ini senilai Rp1,841 triliun.
Dari beberapa sumber pendapatan, hanya pendapatan hibah yang diperkirakan bakal berkurang atau turun dari target pendapatan hibah 2015. Sementara, untuk sumber pendapatan lainnya seperti pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, PAD lain-lain yang sah, dana perimbangan, bagi hasil pajak dari provinsi serta sumber dana lainnya diperkirakan mengalami kenaikan.
Selain itu, belanja hibah yang akan dialokasikan di 2016 juga menurun. “Penurunan belanja hibah pada prediksi APBD 2016 disebabkan adaanya regulasi peraturan yaitu UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Plt.Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sugiyanto, kepada Solopos.com, Sabtu (26/9/2015).
Pada 2015 belanja hibah dialokasikan mencapai nilai Rp66,567 miliar, pada 2016 belanja hibah diperkirakan hanya Rp20,956 miliar.
Terkait belanja daerah, Sugiyanto menjelaskan komposisi belanja tidak langsung pada 2016 diperkirakan masih akan didominasi belanja pegawai. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) sehingga kebijakan anggaran Pemkab Boyolali masih memprioritaskan belanja wajib khususnya belanja pegawai.
Untuk belanja langsung, arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pencapaian hasil. Alokasi pada belanja langsung akan diprioritaskan untuk belanja modal pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur.
Wakil Ketua DPRD Boyolali, Tugiman B.Semita, menilai KUA-PPAS yang disampaikan Pemkab Boyolali kurang gereget. “Ada beberapa poin anggaran yang sampai saat ini belum ada kejelasan terkait nilainya seperti besarnya dana perimbangan dari pemerintah pusat,” papar Tugiman.
Jika setiap tahunnya dana perimbangan naik minimal 10%, untuk tahun ini belum ada kepastian. “Sekarang belum tentu. Dengan kondisi perlambatan perekonomian yang terjadi saat ini, sangat memungkinkan dana perimbangan yang akan ditransfer ke daerah berubah,” kata dia.