SOLOPOS.COM - Ilustrasi (www.ppdi.or.id)
Pilkada Sragen, Kades meminta warga mendukung cabup petahana.
Solopos.com, SRAGEN–Warga Desa Karangsem, Kecamatan Tanon, Sragen, dibuat geger dengan beredarnya video yang menampilkan upaya politisasi pencairan dana Program Percepatan Infrastruktur Desa (PPID) oleh kepala desa (kades) setempat.
Video berdurasi 02:14 menit itu diambil warga ketika Kades Karangasem, Indardi, menghadiri rapat RT pekan lalu. Pada kesempatan itu, Indardi memberi sambutan yang berisi permintaan dukungan kepada calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (wabup) petahana dalam Pilkada 2014 mendatang. Kualitas gambar dalam video itu tidak begitu jelas lantaran diambil pada saat malam hari. Namun, suara dari Indardi yang memberikan sambutan terdengar cukup jelas.
“Alhamdulillah Desa Karangasem sudah banyak mendapat bantuan dari Bupati. Bantuan apa saja mudah didapat. Tiap RT ada bagiannya sendiri-sendiri. Kalau mau ikut sama Pak Lurah [Kades] yang akan dapat bantuan itu. Kalau tidak [ikut] ya nanti kalau sisa dikasih. Kalau tidak sisa ya tidak. Yang diberi [bantuan] ya yang jelas mendukung [calon petahana] dulu,” kata Indardi dalam video tersebut.
Indardi mengibaratkan sosok Bupati Sragen, Agus Fatchurrahman, sebagai orang tua yang memiliki banyak anak. Hanya anak yang mau menuruti perintah orang tua yang akan mendapat uang saku.
“Kalau kita jadi orang tua, punya beberapa anak tentu ada yang penurut dan ada yang malas. Tentu yang akan dikasih uang kan anak yang penurut dulu,” papar dia.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sragen, Joko Supriyanto, menyesalkan adanya politisasi dalam penyaluran bantuan PPID di Desa Karangasem tersebut.
Dia menegaskan dana PPID bersumber dari negara sehingga tidak semestinya dicampuri urusan politik yang bakal menguntungkan cabup petahana.
“Masyarakat itu menginginkan pilkada yang sukses. Jadi, mereka harus diberi kebebasan untuk memilih. Tidak perlu diarahkan untuk memilih calon tertentu. Apalagi yang mengarahkan itu perangkat desa yang mestinya bisa bersikap netral,” kata anggota Komisi II tersebut.