SOLOPOS.COM - Petani menyemprotkan pestisida untuk membasmi hama padi di Ngawi, Sabtu (29/8/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Ari Bowo Sucipto)
Swasembada beras menjadi isu penting pemerintahan Jokowi-JK. Produksi nasional diklaim mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Solopos.com, JAKARTA — Komisi VI DPR meminta pemerintah tak perlu melakukan impor beras dengan pertimbangan produksi padi 2015 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 75,5 juta gabah kering giling.
Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan, mengatakan konsumsi beras per tahun jika melihat data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya sekitar 29 juta ton dengan asumsi penduduk 250 juta jiwa.
Dia meminta peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dapat ditingkatkan sebagai penyeimbang dan buffer stock yang kuat. “Hal ini perlu didukung serius oleh Pemerintah terkait regulasi atas peran Bulog, ujungnya kita tidak perlu impor beras yang hanya akan menjadi permainan para mafia,” katanya melalui dari situs resmi DPR dikutip Kamis (24/9/2015).
Dia menyebut Bulog telah mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun pada tahun anggaran 2015 yang harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan peyerapan gabah.
Tahun depan, Bulog kembali mengusulkan PMN sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan infrastruktur pengeringan, pengolahan, dan penyimpanan beras di sentra-sentra produksi padi.