SOLOPOS.COM - Ilustrasi daftar pemilih. (JIBI/Antara/Dok.)
Pilkada Boyolali, Panwaslu menemukan banyaknya data pemilih sementara (DPS) yang tidak diumumkan kepada masyarakat.
Solopos.com, BOYOLALI–Kinerja penyelenggara pemilihan umum di Boyolali kembali disorot. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Boyolali menemukan banyaknya data pemilih sementara (DPS) yang tidak diumumkan kepada masyarakat. DPS semestinya ditempel dan diumumkan menurut tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing.
Pengumuman DPS bisa di kantor desa maupun lokasi strategis lainnya yang mudah dilihat masyarakat. Namun, hingga batas akhir Sabtu (19/9/2015), masih ada DPS yang tidak terpasang di kantor desa. Ketentuan ini merunut pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2/2015 yang mengatur tahapan, jadwal, dan agenda pilkada.
Informasi yang dihimpun Solopos.com di Kantor Panwaslu Boyolali, ada puluhan DPS dari berbagai desa yang tidak diumumkan. Contohnya, Desa Ngagrong dan Desa Seboto, Kecamatan Ampel; Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo; Desa Cangkringan, Batan, Trayu, Kecamatan Banyudono; serta Desa Canden, Tawengan, Ngaglik, Trosobo, Nglembu, Kecamatan Sambi.
Di Desa Canden masih ada DPS dari TPS 6 yang belum ikut diumumkan. Begitu pula Desa Nglembu, masih ada DPS dari TPS 2 dan 3 yang juga belum diumumkan.
Ketua Panwaslu Boyolali, Narko Nugroho, mengatakan data-data tersebut diperoleh dari laporan Panitia Pengawas lapangan (PPL) yang mengawasi pelaksanaan pengumuman DPS.
Narko masih meneliti penyebab adanya DPS yang tidak diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yakni penyelanggara pilkada di tingkat desa. Dia pun cukup menyayangkan hal ini karena temuan semacam ini bukan kali pertama.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali Divisi Pemutakhiran Daftar dan Data Pemilih, Wahyu Prihatmoko, menyatakan siap menindaklanjuti temuan Panwaslu.
“Nanti akan kami koordinasikan dengan PPS dan PPK, untuk DPS yang belum diumumkan untuk segera disampaikan ke masyarakat.”