SOLOPOS.COM - Anggota Linmas mengangkut beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Kelurahan Kadipiro, Solo, beberapa waktu lalu. Pemkot Solo membentuk tim khusus untuk memantau kualitas raskin yang dibagikan kepada masyarakat. (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)
Layanan Pemkot Solo, hanya ada sembilan personel untuk mengurusi administrasi Kelurahan Kadipiro.
Solopos.com, SOLO–Perangkat Kelurahan Kadipiro berharap segera mendapatkan bantuan tenaga administrasi untuk menunaikan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Lurah Kadipiro, Sugeng Budi Prasetyo, mengakui saat ini Kelurahan Kadipiro tengah kekurangan personel untuk melayani masyarakat.
“Jumlah personel di kelurahan sebelumnya 12 orang. Saat ini tinggal sembilan orang karena Juni lalu ada yang meninggal dunia dan dimutasi,” katanya ketika ditemui Solopos.com di kantornya, Senin (21/9/2015).
“Jumlah personel di kelurahan sebelumnya 12 orang. Saat ini tinggal sembilan orang karena Juni lalu ada yang meninggal dunia dan dimutasi,” katanya ketika ditemui Solopos.com di kantornya, Senin (21/9/2015).
Selama tiga bulan terakhir, Sugeng mengatakan perangkat kelurahan memberdayakan tenaga yang ada untuk melayani sekitar 56.000 penduduk yang tinggal di wilayah Kadipiro.
“Selama ini kondisinya kami maksimalkan yang sudah ada. Tupoksi tetap ada tapi dibuat lebih longgar. Tidak ada batasan khusus tugas ini itu,” jelasnya.
Disinggung soal kandasnya rencana pemekaran wilayah Kadipiro, Sugeng mengaku pasrah pada pemerintah.
“Kalau dipikir mendesak atau tidak, jelas mendesak sejak 2010 lalu. Tapi mau bagaimana lagi, keputusannya dari pusat. Kami hanya bisa pasrah menunggu,” bebernya.
Sugeng membeberkan selama belum pemekaran wilayah belum terealisasi, pihaknya menggunakan skala prioritas.
Secara terpisah, Camat Banjarsari, Danang Sulindriyanto, mengatakan pihaknya sudah mendengar keluhan kekurangan tenaga administrasi di Kelurahan Kadipiro.
“Kami juga sudah menyampaikan usulan penambahan tenaga ke Pemkot Solo. Sampai saat ini masih menunggu,” jelasnya.
Menurut Danang, minimnya tenaga administrasi di Kelurahan Kadipiro saat ini semestinya tidak dijadikan alasan untuk memberikan pelayanan publik yang prima.