SOLOPOS.COM - Ilustrasi dana bansos solo. (Dok)
Bantuan sosial Sukoharjo, Belasan proposal batal dicairkan karena terganjal regulasi.
Solopos.com, SUKOHARJO--Sebanyak 16 proposal bantuan sosial (bansos) bidang sarana dan prasarana penataan lingkungan permukiman yang diajukan kelompok masyarakat (pokmas) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng batal dicairkan. Hal ini dikarenakan terganjal UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kasubid Sarana dan Prasarana Desa Sumber Daya Alam Bapermasdes Sukoharjo, Ade Miftah, mengatakan sesuai aturan pemerintah daerah dilarang memberikan bantuan hibah kepada lembaga atau masyarakat yang tak berbadan hukum. Artinya, bansos bidang sarana dan prasarana penataan lingkungan permukiman tak bisa dicarikan mulai tahun ini.
“Setiap tahun pasti ada pokmas yang menerima bansos penataan lingkungan. Mulai tahun ini, bansos penataan lingkungan yang diajukan pokmas tak bisa dicarikan karena terbentur aturan perundang-undangan,” kata dia saat ditemui Solopos.com di kantornya, Selasa (22/9/2015).
Rata-rata nominal bansos penataan lingkungan yang diterima pokmas senilai kurang lebih Rp30 juta. Apabila dikomulatifkan maka total bansos penataan lingkungan yang tak bisa dicairkan senilai Rp480 juta.
Dana bansos penataan lingkungan itu digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur perdesaan seperti betonisasi jalan, perbaikan talut tanah atau pembangunan prasarana air bersih.
“Dana bansos penataan lingkungan langsung dikirim melalui rekening bank milik setiap pokmas. Kami hanya memfasilitasi proposal bansos yang diajukan setiap pokmas,” ujar Ade.
Menurut Ade, 16 pokmas yang mengajukan proposal bansos penataan lingkungan berasal dari 14 desa/kelurahan di Sukoharjo. Setiap pokmas wajib membuat proposal yang berisi perincian item kegiatan fisik dan anggaran yang dibutuhkan.