SOLOPOS.COM - Patung Tarian Sekapur Sirih dipasangi masker di Jambi, Senin (14/9/2015). Aksi yang dilakukan oleh aktivis Tajridanur itu sebagai bentuk solidaritas terhadap korban kabut asap sekaligus menuntut pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang telah mengakibatkan udara pada level berbahaya. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)
Kebakaran hutan terjadi di Sumatra dan Kalimantan.
Solopos.com, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah segera memberantas kejahatan korporasi terkait kasus kebakaran hutan yang saat ini tengah terjadi wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Walhi menilai kejahatan korporasi ini menjadi penting karena kejahatan jenis ini mudah disamarkan, sistematis, dan dampaknya meluas.
“Integritas ini paling sering rontok ketika berhadapan dengan modal-modal besar,” ujar Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abet Nego Tarigan, ketika ditemui seusai hadir dalam diskusi bertajuk Asap dan Sengsara di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/9/2015).
Ia menyatakan pemerintah harus bisa membedakan mana “bad guy” dan mana “good guy” dalam menangani kasus kebakaran hutan ini.
Pemerintah, kata dia, jangan sampai salah menerapkan aturan yang berakibat merugikan perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya secara baik.
Abet menilai, ada kesenjangan kapasitas di tingkat pemerintah dan pengusaha. Di tingkat pemerintah, izin yang diberikan tidak sesuai dengan kapasitas pemerintah daerah. Sementara itu, di sisi pengusaha, izin yang diminta tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan pengolahan dan pengawasan.