Jogja
Jumat, 18 September 2015 - 08:20 WIB

KORUPSI BANTUL : Kejari Bantul Disebut Mandul

Redaksi Solopos.com  /  Mediani Dyah Natalia  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi antikorupsi (JIBI/Solopos/Antara/Dok.)

Korupsi Bantul yang ditangani Kejari Bantul masih minim.

Harianjogja.com, BANTUL– Kejaksaan Negeri (Kejari) di Bantul dinilai mandul lantaran minimnya penanganan kasus korupsi oleh lembaga ini. Saat ini kejaksaan mengklaim tidak ada kasus korupsi yang disidik.

Advertisement

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Bantul Putro Haryanto mengatakan, lembaganya tahun ini hanya menyidik satu kasus dugaan korupsi dana gempa di Dusun Pakis, Dlingo. Namun kini kasus tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan. (Baca Juga : KORUPSI DI BANTUL : Kejari Bantul Tahan Tersangka Korupsi Dana Rekonstruksi Gempa)

“Sidangnya sudah dimulai hari ini,” terang Putro, Kamis (17/9/2015).

Selepas kasus korupsi dakon di Pakis, lembaganya kini kekosongan perkara korupsi yang ditangani. Tidak ada lagi kasus korupsi yang disidik. Praktis, Korps Adhiyaksa itu hanya menangani perkara pidana umum. “Sekarang memang kosong, tidak ada untuk pidana khusus,” paparnya.

Advertisement

Tahun lalu, lembaga ini hanya menangani dua perkara korupsi. Yaitu kasus korupsi dana gempa di Dusun Pakis yang sekarang baru disidang serta kasus korupsi program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (Larasita) di Desa Trimulyo, Jetis.

Pegiat Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono mengatakan, kinerja Kejari Bantul memburuk beberapa tahun terakhir. Selain minim kasus korupsi, perkara yang ditangani dianggap hanya kasus-kasus kecil. “Dulu korupsi besar seperti dana hibah tembakau virginia sempat ditangani lembaga ini,” kritik Irwan.

Karenanya kata dia, tidak salah bila publik menganggap Kejari Bantul mandul. Padahal dugaan korupsi di wilayah ini bukannya tidak ada. Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu merilis hasil audit keuangan daerah yang memuat indikasi korupsi.

Advertisement

Di daerah lain, temuan BPK kerap ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. “Misalnya temuan pemberian honor oleh Rumah Sakit Daerah ke kepala daerah, tempat lain diusut, di Bantul mandul,” ujarnya.

Putro membantah tudingan MTB. Menurutnya lembaganya tetap bekerja alias tidak mandul. “Kami tetap berusaha, kan tidak semua kasus kami sampaikan ke publik. Enggak benar itu kalau mandul,” dalih Putro.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif