SOLOPOS.COM - Sayfa Auliya Achidsti (Istimewa)
Gagasan Solopos, Rabu (16/9/2015), ditulis Sayfa Auliya Achidsti. Penulis adalah peneliti dan mahasiswa Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada.
Solopos.com, SOLO — Sehari setelah pengumuman paket kebijakan ekonomi pemerintah, nilai tukar rupiah justru melemah. Respons pemerintah dan komitmen dalam mengatasi masalah itu tentu pantas diapresiasi.
Sasaran paket kebijakan adalah problem-problem utama perindustrian dan ekonomi masyarakat. Sebelumnya, semua pihak mengharap ada langkah pemerintah untuk keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang merupakan dampak masalah nilai tukar rupiah.
Setelah melihat substansinya, paket kebijakan itu agaknya bukan langkah keluar dari masalah sekarang. Paket kebijakan itu dalam kerangka pembangunan struktural dan jangka panjang.
Apa ada yang salah dari paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut? Perlu kerangka yang pas dalam melihat tepat atau tidaknya penerapan hal ini.
Pertama, bagaimana pemerintah memandang kondisi saat ini (existing condition). Presiden Jokowi menolak membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi 1998 dan menolak pula anggapan bahwa ekonomi Indonesia menuju krisis.
Beberapa indikator ekonomi saat ini berbeda dengan krisis ekonomi pada 1998. Perbedaan itu, yang utama, tingkat inflasi yang ”masih terkendali” dan penurunan nilai tukar rupiah ”tidak terlalu” alias tak terkategori terjun bebas, namun dasar rapuhnya rupiah dan potensi dampaknya relatif sama.
Besarnya utang luar negeri, minimnya investor, dan fluktuasi bursa saham adalah sebagian dasar yang rapuh dan potensi dampaknya. Pengangguran sebagai akibat pemecatan pegawai yang dianggap langkah mengantisipasi kebangkrutan perusahaan di tengah anjloknya rupiah sulit dihindari.
Faktanya, reaksi pemerintah terlihat ”mengadaptasi” cara pandang era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yaitu ”kondisi khusus” akan diatasi dengan ”langkah khusus”.
Secara politik, respons semacam ini diperlukan untuk membangun dampak psikologis positif bahwa pemerintah memahami kegelisahan publik dan punya inisiatif penyelamatan.
Perbedaannya hanya pada komunikasi politik yang dilakukan. Habibie mengakui terang-terangan bahwa kondisi saat itu sedang krisis, sedangkan Jokowi tidak.
Terlepas dari pernyataan mengenai krisis atau tidaknya kondisi saat ini, paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi memiliki platform ”langkah khusus” guna menyelamatkan perekonomian.
Kedua, bagaimana substansi kebijakan yang dikeluarkan. Dengan platform ”langkah khusus”, tentu perlu dilihat apa sasaran kebijakannya. Paket kebijakan direncanakan dilakukan bertahap.
Dalam tahap pertama ini, pemerintah mendorong perekonomian nasional dengan dua kerja kelembagaan: pemerintah dan Bank Indonesia. Kebijakan pemerintah adalah mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, hukum, dan kepastian usaha.
Langkah lain adalah mempercepat proyek strategis dan peningkatan investasi. Sedangkan kebijakan Bank Indonesia adalah pengendalian inflasi, pemulihan rupiah, dan pengelolaan valuta asing (valas).
Sepintas hal ini mengingatkan pada pengalaman era Presiden Habibie tentang pertentangan antara pendukung kebijakan strukturalis dan prudensialis. Para pendukung strukturalis (Menteri Koperasi, Menteri Pertambangan, Menteri Pertanian, Menteri Pangan, dan Menteri Perdagangan) berpendapat masalah harus diatasi dengan pembenahan teknis sektor industri dan ekonomi (perizinan, deregulasi, dan subsidi memperkuat daya beli masyarakat).
Pendukung prudensial berpendapat sebaliknya. Masalah nilai tukar harus diatasi dengan kebijakan disiplin dan fokus pada jalur (on track) sektor keuangan alias tidak ”bertele-tele” pada pembenahan ”ini dan itu” lebih dulu.
Menurut kaum prudensialis, anjloknya nilai tukar rupiah akan mengakibatkan tidak maksimalnya pembenahan industri dan ekonomi. Menariknya, dalam pelaksanaannya, kedua pandangan tersebut berjalan secara paralel dengan kebijakan masing-masing.
Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi memang dilakukan pada dua jalur kelembagaan (pemerintah dan Bank Indonesia). Masalahnya, kebijakan Bank Indonesia ditempatkan dalam kerangka struktural.
Hal ini tampak dari adanya penahapan (tahap satu) dan substansi kebijakan. Mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, hukum, dan kepastian usaha adalah kerja jangka panjang.
”Langkah khusus” stabilisasi rupiah oleh Bank Indonesia yang memiliki domain kerja bidang keuangan seharusnya ditempatkan sebagai crisis recovery. Masalah nilai tukar merupakan kebijakan jangka pendek karena dampak buruknya yang bersifat langsung.
Dalam pemerintahan Presiden Habibie, tim ekonomi dibentuk beranggotakan menteri, ekonom, dan Gubernur Bank Indonesia. Dalam tim ekonomi inilah desain kebijakan utama dibentuk dan menjadi ukuran kerja pemerintah menangani krisis (sektor ekonomi).
Mencampur logika struktural dalam kebijakan ”langkah khusus” (bentuk paket kebijakan) akan membuat komitmen pemerintah dan kerja kelembagaan jadi setengah-setengah.
Ini tampak, misalnya, dalam salah satu kebijakan ihwal valuta asing (valas) melalui kemudahan pembukaan rekening dolar Amerika Serikat. Asumsinya, wisatawan asing akan membuka rekening di Indonesia.
Hal ini mensyaratkan ada penguatan sektor pariwisata terlebih dulu. Terlepas dari pandangan prudensial atau struktural, kerja Bank Indonesia (terlebih dalam ”kondisi khusus”) mensyaratkan otoritas dan fleksibilitas.
Syarat tersebut dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah menjadi lemah karena Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hubungannya dengan suplai perekonomian.
Logika semacam ini memunculkan konsekuensi langkah penyelamatan keuangan harus menunggu sektor riil. Di sisi lain, pada saat bersamaan membiarkan sektor riil terpaksa beradaptasi dengan kondisi rupiah yang buruk. [Baca: Dua Jalur]
Dua Jalur
Melihat kelengkapannya, paket kebijakan ekonomi pemerintah memang menunjukkan pemerintah memahami masalah. Pernyataan pemerintah bahwa kondisi tidak mengarah ke krisis juga tidak perlu dipermasalahkan karena setiap pemerintah berhak punya gaya komunikasi politik sendiri.
Urgensi saat ini adalah bagaimana rupiah menguat dan stabil sesegera mungkin. Walaupun hukum pasar mengatakan pelaku ekonomi akan selalu menemukan cara bertahan, ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memprioritaskan perbaikan kurs.
Ada tiga sifat utama implementasi kebijakan dalam konsep crisis recovery. Pertama, bersifat sektoral dan berdampak langsung. Kebijakan harus punya indikator yang jelas pada masalah inti yang disasar.
Dalam konteks saat ini, indikator tersebut adalah tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan target waktu. Kedua, memengaruhi sentimen pasar. Di sini, yang dimaksud adalah dampak psikologis kepada pengusaha dan masyarakat.
Ketiga, dilakukan oleh lembaga dengan tugas khusus bersifat sementara (ad hoc). Pembentukan lembaga ad hoc adalah bentuk komitmen pemerintah. Lembaga yang memiliki wewenang khusus tidak hanya memungkinkan kerja antarlembaga pemerintah lebih terkoordinasi.
Dengan sifatnya (khusus dan sementara), kerja lenbaga ini akan lebih mudah diawasi publik. Lembaga ad hoc ini secara politik lebih ”berisiko” karena memunculkan akuntabilitas hasil. Kegagalannya akan dikritik, keberhasilannya akan dipuji.
Substansi paket kebijakan ekonomi lebih tepat dilihat sebagai visi ekonomi pemerintah. Dengan lembaga ad hoc, kementerian dapat lebih fokus membenahi masalah-masalah yang akan dipecahkan.
Untuk mewujudkan deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, investasi, dan proyek strategis adalah pekerjaan yang memerlukan tenaga dan waktu.
Dengan tujuan meningkatkan daya saing industri, banyak hal teknis dan nonteknis yang memerlukan penyesuaian dan evaluasi berkelanjutan demi menghasilkan sistem yang baik.