SOLOPOS.COM - Ilustrasi pajak bumi dan bangunan (JIBI/Solopos/Dok.)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2015 tak terbayar lancar di Kabupaten Madiun.
Madiunpos.com, MADIUN — Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2015 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terbilang rendah, yakni baru mencapai 19,8% dari target.
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Madiun mencatat hingga awal September 2015 ini, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2015 baru mencapai Rp2,3 miliar dari target yang ditetapkan senilai Rp11,5 miliar. Dengan kata lain capaiannya baru 19,8%.
“Kami telah berupaya melakukan jemput bola untuk menarik pembayaran pajak ke wajib pajak, namun hasilnya belum maksimal,” ujar Kepala Dispenda Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, kepada wartawan di Madiun, Senin (14/9/2015).
Menurut dia, dari 15 kecamatan di Kabupaten Madiun terdapat tiga kecamatan yang menunjukkan capaian paling rendah, yakni Kecamatan Kebonsari, Wonoasri, dan Geger. Kecamatan Kebonsari baru mencapai 2,87%, Kecamatan Wonoasri mencapai 11,42%, dan Geger sebesar 12,62%.
Minimnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2015 oleh wajib pajak itu disebabkan karena beberapa faktor. Faktor penyebab paling dominan adalah petugas penagihan kesulitan bertemu dengan wajib pajak. Banyak warga yang tidak ada di rumah saat dilakukan penagihan. Ada yang pergi ke luar kota, kerja, maupun di sawah.
Demi meraih target 100%, petugas di lapangan akan terus melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2015. Pihak Dispenda juga berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa demi memperlancar penagihan tersebut. “Kami juga akan melakukan evaluasi terhadap tim pungut pajak PBB di tingkat kecamatan dan desa yang ada.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya