SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis/Dok)
Belanja negara didesak untuk segera dilakukan demi membangkitkan ekonomi
Harianjogja.com, JOGJA- Untuk membangkitkan kegiatan ekonomi saat ini, pemerintah didesak segera membelanjakan anggarannya. Jika belanja pemerintah dilakukan, hal itu akan mendorong bergeraknya pelbagai sektor ekonomi.
?”Yang punya dana sekarang kan pemerintah. Ibarat penampung air, pemerintah tinggal membuka krannya. Kalau anggaran pemerintah segera dibelanjakan, kami yakin sektor ekonomi akan tumbuh,” ujar Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DIY Eddy Purjanto kepada Harian Jogja, Senin (14/9/2015).
Dia menjelaskan, belanja pemerintah baik melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun APBN masih minim. ?Padahal sektor riil seperti unit usaha kecil menengah (UKM) membutuhkan dorongan dari pemerintah. Begitu juga dengan sektor-sektor industri yang berorientasi pada ekspor.
“Belanja yang dilakukan pemerintah harus benar-benar menggerakkan sektor ekonomi agar bisa meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.
Dia menilai, kebijakan paket ekonomi ?yang digulirkan pemerintah memang tidak secara langsung berdampak pada industri periklanan. Namun, bila sektor-sektor produktif digenjot dan daya beli masyarakat mulai meningkat, maka dampak positifnya akan dirasakan oleh bisnis periklanan.
“Kuncinya pada daya beli masyarakat. Saat ini, bisnis periklanan turun sekitar 15-20 persen. Masing-masing perusahaan mengurangi buget promosinya. Ini juga disebabkan karena daya beli masyarakat turun,” kata Eddy.
Hal senada disampaikan Ketua Real Estate Indonesia (REI) DIY Nur Andi Wijayanto. Menurutnya, peningkatan penjualan properti di DIY erat kaitannya dengan ?daya beli masyarakat yang menurun. Jika paket ekonomi yang dilakukan pemerintah berjalan sesuai harapan, maka efek turunannya diharapkan mampu mendorong kembali tingkat konsumsi di masyarakat.
“Paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah memang tidak berdampak secara langsung pada peningkatan penjualan properti. Sebab, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tidak spesifik untuk bidang properti. Kecuali pada aturan kepemilikan apartemen di atas Rp10 miliar,” katanya.
Dia berharap, pemerintah segera membelanjakan anggarannya untuk menggerakkan sektor ekonomi. Selain itu, pihaknya berharap agar pemerintah juga melakukan terobisan regulasi terkait perizinan di sektor property. Baik lamanya waktu mengurus perizinan maupun biayanya.
“Menurunnya konsumsi masyarakat bukan berarti mereka tidak ada dana. Sebab, bisa jadi orang menahan dananya sambil menunggu waktu yang tepat,” ucapnya.