News
Jumat, 11 September 2015 - 01:40 WIB

PENDIDIKAN VOKASI : Tak Penuhi Standar, SMK Bakal Ditertibkan

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Pendaftaran Siswa SMK (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)

Pendidikan vokasi, pemerintah mulai menertibkan SMK yang tak penuhi standar kualifikasi.

Solopos.com, SOLO--Pertumbuhan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia saat ini cukup pesat. Namun diakui masih ada SMK yang kualitasnya di bawah standar. Mayoritas SMK yang tak memenuhi standar kualifikasi tersebut adalah SMK swasta.

Advertisement

Hal itu dikemukakan Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, saat ditemui wartawan di sela-sela Workshop Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan di Asia Tenggara di Hotel Lorin Solo, Kamis (10/9/2015).

Hamid mengungkapkan saat ini ada sekitar 1.650 SMK yang dinilai cukup berkualitas dan menjadi SMK rujukan nasional. Namun pertumbuhan jumlah SMK swasta yang didirikan tanpa studi kelayakan, tanpa melihat potensi daerah, dan tanpa memperhatikan industri yang membutuhkan, menurutnya juga sangat tinggi.
Padahal menurutnya, salah satu imbas yang bisa ditimbulkan, hanya akan menciptakan pengangguran.

Sayangnya, Hamid tidak menyebutkan persentase SMK yang dinilai tidak memenuhi standar kualifikasi tersebut.

Advertisement

Terhadap munculnya SMK yang tidak memenuhi standar tersebut, dia memastikan jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan SMK akan menertibkan. Penertiban menyasar SMK yang tidak memenuhi 27 standar minimal yang disyaratkan, karena prinsipnya minimal harus sama kualitasnya dengan SMK Negeri.

“Saat ini sedang kami siapkan langkah-langkah penertibannya. Sebab jangan sampai SMK ini tumbuh luar biasa tetapi hanya pengangguran yang diciptakan. Kita tidak mau itu,” ungkapnya.

Langkah awal, lanjutnya, adalah dengan pendataan, pemetaan sumber daya manusianya, guru-guru, hingga anggaran.

Advertisement

Eksekusi atau penertiban, akan dimulai setelah ada pelimpahan pengelolaan SMK dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, yaitu 1 Januari 2017.

Sementara itu, Workshop Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Kejuruan di Asia Tenggara akan berlangsung hingga Sabtu (12/9/2015). Kegiatan itu dihadiri sejumlah pakar, praktisi dan pelaku industri juga direktur jenderal vokasi dan kejuruan dari 11 negara Asean untuk menyusun Joint Statement dengan fokus bahasan kreativitas dan Inovasi.

“Tujuan rangkaian workshop ini menyosialisasikan program sekaligus sebagai wadah berjejaring bagi institusi vokasi dan kejuruan yang terlibat,” jelas Director SEAMEO Secretariat, Gatot Hari Priowirjanto, saat menggelar jumpa wartawan.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif