News
Kamis, 10 September 2015 - 16:15 WIB

EKONOMI INDONESIA : JK Akui Paket Kebijakan Ekonomi Perlu Perbaikan

Redaksi Solopos.com  /  Rohmah Ermawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)

Ekonomi Indonesia ini terkait peluncuran paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah.

Solopos.com, JAKARTA – Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Rabu (9/9/2015) petang diklaim tidak terlambat untuk mendukung pembangunan Indonesia.

Advertisement

“Banyak di situ yang sudah dikerjakan sejak dua bulan lalu seperti KUR dan dana desa,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di rumah dinas Jl. Diponegoro, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Namun JK mengaku masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan itu.

Wapres mengatakan sosialisasi kebijakan ekonomi seperti pada kebijakan penyaluran dana desa untuk pembangunan perlu dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi salah penggunaan.

Advertisement

“Namanya beribu-ribu desa ada saja yang main setengah serius, ada juga barangkali yang tidak mengerti. Karena itu semuanya harus disosialisasikan dengan baik,” kata JK.

Menurut Wapres, jika terdapat pejabat di daerah yang melanggar peraturan penggunaan dana desa, akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia dengan menggerakkan pertumbuhan melalui percepatan belanja pemerintah melalui peningkatan daya serap dan menguatkan neraca pembayaran.

Advertisement

Langkah pertama, menurut Presiden Joko Widodo, mendorong daya saing industri nasional, deregulasi, dan debirokratisasi, penegakan hukum, dan kepastian usaha.

Selain itu pemerintah juga akan memperbaiki izin dan menggunakan pelayanan berbasis elektronik.

Presiden mengatakan langkah kedua yaitu percepatan proyek strategis nasional, antara lain dengan penyederhanaan izin, penyediaan tata ruang dan lahan, serta diskresi penyelesaian hambatan terkait hukum.

Kemudian langkah ketiga yaitu meningkatkan investasi di sektor properti, mendorong kebijakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan investasi bidang properti.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif