SOLOPOS.COM - Ilustrasi G 30S/PKI (JIBI/Solopos/Antara)
Gerakan 30 September menjadi catatan hitam sejarah Indonesia.
Solopos.com, KARANGANYAR — Orang yang diduga terlibat Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI)) dan anak keturunannya, di Kabupaten Karanganyar tercatat 1.394 orang.
Mereka tersebar di 17 wilayah kecamatan di Bumi Intanpari. Updating atau pembaruan data terhadap mereka terus dilakukan pemerintah. Pembaruan data dilakukan tiap bulan. Data yang diperoleh Solopos.com dari Kesbangpolinmas, Kecamatan Gondangrejo dan Karanganyar adalah wilayah dengan konsentrasi terbesar orang yang diduga terlibat G 30 S PKI, dan keturunannya.
Dari 1.394 orang, tinggal satu orang yang diduga kuat menjadi pelaku sejarah peristiwa G 30 S PKI tahun 1965. Orang tersebut hingga kini masih hidup dan tinggal di Kecamatan Kebakkramat. Sisanya adalah anak dan cucu orang yang diduga terlibat G 30 S PKI.
Di Gondangrejo dan Karanganyar berturut-turut terdapat 204 orang dan 159 orang yang diduga keturunan anggota PKI. Kepala Bidang (Kabid) Kesatuan Bangsa Kesbangpolinmas Karanganyar, Suparman, saat ditemui Solopos.com, akhir pekan lalu, mengatakan data tersebut hasil updating hingga bulan Juli 2015.
Menurut dia daftar tersebut merupakan hasil pendataan pemerintah kecamatan. “Data tersebut adalah hasil pendataan dari petugas di kecamatan-kecamatan, bukan Kesbangpolinmas,” kata dia.
Suparman mengatakan pendataan tersebut sudah dilakukan puluhan tahun, sejak zaman Orde Baru (Orba). Kendati rezim pemerintahan sudah beberapa kali berganti, pendataan terus dilakukan.
Tapi Suparman enggan menjelaskan tujuan dari pendataan tersebut. Menurut dia Kesbangpolinmas sebatas menghimpun data, tidak melakukan pengawasan terhadap mereka. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’thi, saat berkunjung ke Tawangmangu, kembali mengingatkan tentang bahaya laten PKI.
Menurut dia kesenjangan ekonomi yang semakin lebar berpotensi memicu kebangkitan PKI di Tanah Air. Pemerintah diminta mengikis kesenjangan ekonomi untuk menutup ruang bagi PKI. Melambatnya perekonomian nasional menurut Mu’thi bisa memicu kebangkitan PKI di Indonesia. “Muhammadiyah tetap berkomitmen tegaknya NKRI, Pancasila dan UUD 1945,” urai dia