SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Pemkab Kulonprogo terus meningkatkan kesehatan penduduknya.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kulonprogo sengaja menampilkan data angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) bukan dalam persentase. Penyajian dalam bentuk angka absolut dinilai lebih efektif memicu semangat kinerja untuk terus menekan AKI dan AKB.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinkes Kulonprogo, Bambang Haryatno, ketika ditemui di Gedung Binangun, Wates, Kamis (3/9/2015). Menurutnya, AKI dan AKB di Kulonprogo akan tampak sangat kecil jika dilihat secara persentase. “Jumlahnya sudah jauh di bawah angka nasional. Jadi kami sengaja melihat angka absolutnya, lalu ditelusuri satu per satu,” kata Bambang.
Bambang mengakui, AKI dan AKB di Kulonprogo masih naik-turun. Terakhir, AKI 2014 tercatat ada tiga kasus, sedangkan AKB mencapai 61 kasus. Berbagai program pun dijalankan, baik dengan mengoptimalkan peran tenaga kesehatan hingga melibatkan keaktian masyarakat. “Dulu, tren kematian ibu disebabkan faktor langsung, seperti penyakit jantung dan lainnya. Sekarang, kami juga memperhatikan faktor tidak langsung melalui AMS atau audit medik sosial,” ujar Bambang menjelaskan.
Bambang menambahkan, AKI dan AKB juga berusaha dicegah dengan program pemberian tablet zat besi (Fe) kepada remaja perempuan di sekolah. “Berdasarkan kecenderungan penyebab kasus kematian bayi pada ibu berusia di bawah 20 tahun adalah penyakit anemia. Jadi, kami coba mengantisipasi sejak remaja,” tutur Bambang.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kulonprogo, Wahyuni Indriastuti, mengatakan, upaya menekan AKI juga ditempuh program Menuju Persalinan Sehat (MPS) online. Metode itu dinilai mempermudah pemantauan dan deteksi dini ibu hamil beresiko tinggi.
Wahyuni pun mengakui, penyebab kematian ibu hamil sebenarnya sangat kompleks, tidak hanya dari sisi medis. Dibutuhkan keaktifan peran masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui ada ibu hamil beresiko tinggi di lingkungan masing-masing.”Mereka bisa segera mengirimkan pesan singkat atau SMS ke beberapa pihak terkait. Semua informasi akan segera ditindaklanjuti,” ungkap Wahyuni.
Sejak diterapkan pada 2010 lalu, Wahyuni menyadari jika MPS online belum berjalan maksimal. Evaluasi akan terus dilakukan demi peningkatan layanan. “Terkadang, ada kendala dalam komunikasi yang menyebabkan pengambilan keputusan jadi kurang cepat,” katanya.