SOLOPOS.COM - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kedua dari kanan) dalam penutupan Kongres IV PAN di Badung, Bali, Senin (2/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
KMP vs KIH mewarnai proses Presiden Jokowi mencari keseimbangan politik. Kini, Jokowi telah mengubahnya.
Solopos.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, menjelaskan, perpindahan haluan politik Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi pendukung pemerintah membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini berhasil merubah peta politik.
Perubahan peta politik itu, kata Hanta Yuda, menjadikan mantan Wali Kota Solo ini berhasil membuat tripolar dalam konstalasi politik di Indonesia yakni, berporos pada Istana, KIH dan KMP.
“Tripolar ini akan membuat Jokowi semakin kuat dipemerintahan. Karena PAN telah menjadi pendukung pemerintah,” kata Yuda, pada Diskusi Polemik Sindo Trijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2015).
Menurut Hanta Yuda, Presiden Jokowi telah memainkan politik layaknya Presiden Soekarno dalam memimpin negara pascakemerdekaan. Namun, Yuda menjelaskan, keadaan politik tripolar seperti ini dapat membahayakan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Presiden Soekarno pernah memainkan politik seperti ini, di mana ada PKI dan TNI AD memainkan tripolar. Jadi ini pemerintah masih baru sehingga sifatnya pemerintah ingin sedikit membangun pola ini dan sebenarnya berbahaya kalau Jokowi tidak bisa menguasainya,” paparnya.
Yuda menduga, dukungan yang diberikan PAN kepada pemerintah lantaran partai berlambang matahari ini telah dijanjikan jabatan struktural oleh Presiden. Menurutnya, janji-janji tersebut bisa saja terkait beberapa kepentingan yang ada di negara ini.
“Kepentingan itu bisa saja berkaitan dengan kebijakan di APBN karena ada persoalan secara ekonomi bisa menukar kebijakan Presiden. Misalnya dana talangan, dan bisa ditukar dengan pelindungan hukum, yang pasti ada tiga keuntungan akses kekuasaan, bisa ekonomi politik dan dalam bisa saja perlindungan hukum, dalam politik ada kompensasi seperti itu sah-sah saja,” tukasnya.
Namun, keputusan ini tidak serta merta disambut oleh tokoh pendiri PAN, Amien Rais. Sebelumnya, Amien Rais bercerita bahwa pada Selasa (1/9/2015) malam, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan kepadanya terkait rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi. Ketika itu, Amien mengingatkan langkah itu sebagai jangka pendek saja, tapi harus menjadi titik awal menuju koalisi yang besar.
Kata Amien, jika bergabungnya PAN ke pemerintah dapat memadu kekuatan politik bangsa untuk menghadapi krisis ekonomi, tentu harus disyukuri. Karena Presiden Jokowi bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ditambah PAN sekalipun tak akan mampu memikul beban krisis ekonomi saat ini.
“Pak Jokowi tak sehebat Bung Karno, itu pasti, menangnya juga menang tipis dengan Pak Prabowo kemarin. Jangan berjuang sendiri karena masalah tak semudah itu [penyelesaiannya],” kata Amien Rais dalam konferensi pers di kediamannya Sawitsari, Condongcatur, Depok, Sleman, Kamis (3/8/2015).
Tetapi jika bujukan pemerintah terhadap PAN dengan iming-iming kursi menteri, kata Amien Rais, berarti sedang ada usaha memecah belah kekuatan politik dan mengindikasikan panggung politik lebih runyam. Mengingat Partai Golkar dan PPP pecah, rangkulan pemerintah pada PAN dinilai Amien bisa menjadi rangkulan maut.