News
Jumat, 4 September 2015 - 19:00 WIB

PROYEK KERETA CEPAT : Jokowi Bilang Tidak, Rini Soemarno Kukuh

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)

Proyek kereta cepat tidak jadi dilakukan karena Presiden Jokowi memilih kereta sedang.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri BUMN Rini Soemarno bersikukuh melanjutkan proyek transportasi kereta cepat dengan jalur Jakarta-Bandung yang bakal digarap oleh sejumlah BUMN yang tergabung dalam suatu konsorsium.

Advertisement

Rini Soemarno memaparkan salah satu alasan dilanjutkannya proyek ini adalah hendak membangun sejumlah daerah yang bakal kena imbas dari kereta Jakarta-Bandung. Rini menyebut pengembangan wilayah Bandung Barat.

“Di Bandung Barat akan dikembangkan jadi kota baru. Sebagai pusat pendidikan. Jadi transportasi ini memang dibutuhkan,” kata Rini dalam konferensi pers khusus soal proyek kereta Jakarta-Bandung, Jumat (4/9/2015).

Rini Soemarno mengatakan Jakarta dan Bandung sudah cukup padat. Dengan demikian, Rini menilai perlu adanya pengembangan wilayah baru, di mana bakal dilewati oleh kereta dengan rute Jakarta-Bandung.

Advertisement

Salah satu wilayah baru yang diharapkan dapat berkembang dengan adanya proyek kereta Jakarta-Bandung adalah lahan perkebunan seluas 2.982 hektar miliki salah satu BUMN, PT Perkebunan Nusantara XIII.

Rini menegaskan pembangunan kereta ini tidak akan menggunakan dana APBN dan tidak dijamin oleh pemerintah. Dengan demikian, BUMN yang bakal menggarap proyek ini tidak mengajukan Penyertaan Modal Negara untuk pembangunan proyek kereta cepat.

Rini mengatakan BUMN yang bakal terlibat dalam pembangunan proyek kereta cepat antara lain PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PTPN XIII.

Advertisement

Rini berharap dana yang akan diincar merupakan pinjaman jangka panjang setidaknya 30-40 tahun. Hingga saat ini, telah ada kreditor yang siap memberikan pinjaman untuk megaproyek tersebut.

Akan tetapi, Rini enggan menyebutkan nilai pinjaman dan sumber pendanaan yang telah memberikan komitmen itu. Beberapa waktu lalu, pemerintah telah melakukan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU( dengan Bank of China untuk pendanaan sejumlah megaproyek infrastruktur.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif