SOLOPOS.COM - Ilustrasi Investasi (JIBI/Solopos/Antara)
Investasi di Bantul, tepatnya di Kecamatan Sedayu tidak ada koordinasi dari pemilik tanah.
Harianjogja.com, BANTUL-Pihak pemerintah Kecamatan Sedayu mengeluhkan tidak adanya koordinasi dari warga pemilik tanah yang disewa oleh investor untuk kepentingan kawasan industri.
Camat Sedayu Priyo Atmodjo mengakui, sejak rencana kawasan industri itu digulirkan, proses transaksi pembebasan lahan memang dilakukan secara personal antara pihak ketiga dengan pemilik tanah. Memang, tak ada aturan yang mengharuskan keterlibatan pemerintah desa dan kecamatan terkait proses jual beli tanah itu. Namun, ia khawatir, jika nantinya tidak ada koordinasi, bisa menyebabkan tumpang tindihnya peruntukan.
Diakuinya, di kawasan Argodadi, selain diperuntukkan bagi kawasan industri, juga diperuntukkan bagi kawasan perumahan. Memang, saat ini, pemerintah kabupaten (pemkab) Bantul tengah memberlakukan moratorium (penundaan) pengembangan kawasan perumahan. Meski begitu, bukan berarti lantas kawasan itu bisa ditumpangtindihkan. “Itulah kenapa, jangan sampai nantinya malah jadi persoalan baru,” tukasnya saat dihubungi Harianjogja.com, Selasa (1/9/2015) siang.
Diakuinya, di kawasan Argodadi, selain diperuntukkan bagi kawasan industri, juga diperuntukkan bagi kawasan perumahan. Memang, saat ini, pemerintah kabupaten (pemkab) Bantul tengah memberlakukan moratorium (penundaan) pengembangan kawasan perumahan. Meski begitu, bukan berarti lantas kawasan itu bisa ditumpangtindihkan. “Itulah kenapa, jangan sampai nantinya malah jadi persoalan baru,” tukasnya saat dihubungi Harianjogja.com, Selasa (1/9/2015) siang.
Saat ini, diakuinya sudah ada 3 investor yang telah melakukan konstruksi bangunan di kawasan Dusun Brongkol dan Sungapan, Desa Argodadi. Sedangkan beberapa investor lainnya, ia mengklaim tengah menjalani proses perizinan.
Sementara terkait harga tanah, ia mengaku harga tanah di kawasan tersebut terus mengalami peningkatan tajam. Saat ini, harga tanah di kawasan Argodadi, paling rendah sudah mencapai angka Rp300.000 per meter persegi.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Disperindagkop-PM) Sulistyanto menuturkan, untuk kawasan industri Sedayu-Pajangan, hampir seluruhnya tanah yang digunakan adalah tanah milik warga. Itulah sebabnya, untuk proses pembebasannya pun, pihak pemkab Bantul menyerahkan sepenuhnya kepada warga. “Meski begitu pihak pemerintah kecamatan dan desa diharapkan tetap bisa melakukan pengawasan,” katanya.
Paska-merampungkan dokumen master plan dan studi kelayakan, kini pihaknya mulai memprsiapka pembangunan akses jalan utama menuju kawasan teraebut. Sesuai regulasi yang berlaku, untuk pembangunan aksea jalan memang dibebankan kepada pihak pemerintah. Sedangkan pihak pengelola dibebankan untuk pembangunan aksea jalan di dalam kawasan.
“Kalau untuk jalan ini, eksekutornya adalah DPU [Dinas Pekerjaan Umum] Bantul,” ungkapnya.
Meski tak sebesar kawasan industri Piyungan, nilai investasi kawasan industri Sedayu-Pajangan tetap berada di atas Rp100 miliar. Itulah sebabnya ia berharap keberadaan kawasan industri Sedayu-Pajangan itu bisa mendongkrak angka investasi di Bantul.
Secara keseluruhan, nilai investasi di di Bantul untuk sektor asing mencapai lebih dari USD 28,775 juta atau setara lebih dari Rp12, 663 miliar. Sedangkan untuk sektor dalam negeri, diakuinya investasi di Bantul mencapai Rp551 miliar lebih.
“Memang, hingga saat ini, investasi di Bantul masih didominasi oleh modal dalam negeri,” katanya.
Sejauh ini kontribusi sektor industri masih sebesar 17% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul. Kontribusi terbesar masih berasal dari sektor pertanian yang mencapai 19,24%. Untuk itulah, Pemkab Bantul berusaha meningkatkan kontribusi sector industri guna menunjang pertumbuhan ekonomi di Bantul.